[PORTAL-ISLAM.ID] Sebagai figur politik, semua peristiwa yang melibatkan Presiden pastilah akan selalu dilihat dari dimensi politik. Termasuk pernikahan puteri Pak Joko Widodo (Jokowi) dengan Bobby Nasution. Jangankan acara pernikahan anak Presiden, acara kunjungan Presiden ke pesantren saja pasti akan memunculkan komentar dan penilaian yang beraspek politik. Ini sangatlah wajar.
Tambahan lagi, Pak Jokowi telah didaulat sebagai Raja Mandailing dalam rangkaian acara adat dalam peresmian pernikahan puteri beliau di Medan. Dan, penobatan ini disepakati oleh 50 raja rumpun Mandailing dari semua marga. Seiring dengan itu, penobatan sebagai raja menunjukkan bahwa seluruh komponen Mandailing sepakat menempatkan Pak Jokowi sebagai “pemimpin” mereka.
Karena diberi status sebagai “pemimpin”, itu berarti “the new king” (raja baru) telah diterima sebagai bagian dari “Halak Salatan” (Orang Selatan) –orang Tapanuli bagian Selatan alias Mandailing. Dengan demikian, tidaklah mungkin membantah adanya pembentukan pondasi politik King Jokowi di tengah masyarakat Mandailing. Menolak aspek ini sama dengan membantah manisnya gula di dalam air.
Artinya, hubungan Presiden dengan orang Mandailing tidak hanya sebatas pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, melainkan juga diikuti oleh “perkawinan” antara posisi politik King Jokowi dengan kekuatan politik masyarakat Tapanuli bagian selatan. Apa yang dilakukan oleh Raja Jokowi di pentas politik nasional, hampir pasti akan memantik dukungan dari “rakyat” Baginda di Tanah Mandailing.
Saya yakin kalau Pilpres dilakukan minggu ini, lebih 80 persen masyarakat Mandailing di seluruh Indonesia akan memilih Baginda Raja. Memang, belum tentu semuanya mendukung “King of Mandailing” itu. Hanya saja, senyuman “Halak Salatan” hari-hari ini mengindikasikan “approval rate” (tingkat dukungan) yang tinggi untuk Paduka Raja.
Tetapi, apakah kekompakan wakil-wakil masyarakat Mandailing di arena pesta adat barusan bisa disebut sebagai kesatuan sikap seluruh warga Selatan? Kelihatannya belum tentu juga. Mungkin perlu digali secara ilmiah.
Untuk itu, sudah saatnya lembaga survey SMRC (Saiful Mujani Research Centre) turun ke kantung-kantung Mandailing untuk menanyakan nurani politik mereka terhadap King Jokowi. Kenapa SMRC, bukan yang lain?
Karena, biasanya, SMRC selalu bisa menampilkan hasil yang “memuaskan” dengan metode yang komprehensif. Artinya, Baginda Raja Jokowi bakalan senang sekali dengan temuan survei SMRC nanti tentang suara warga Mandailing di Pilpres 2019.
Lantas, seberapa besar suara politik warga Mandiling? Menurut sensus 2010, warga Mandailing yang bermukim di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat dan DKI Jakarta berjumlah 1,700,000 (sejuta tujuh ratus ribu) jiwa. Kalau laju pertumbuhan penduduk di keempat provinsi itu rata-rata 3% per tahun, berarti total populasi sekarang menjadi sekitar 2,100,000 jiwa.
Jika persentase pemilih dari total populasi katakanlah 75 persen, berarti suara politik warga Mandailing berjumlah 1,575,000. Kalau 80 persen dari total pemilih Mandailing akan memberikan suara kepada King Jokowi, maka ada “jaminan” suara 1,200,000 (saju juta dua ratus ribu) untuk Baginda.
Anda merasa tak signifikan? Tunggu dulu, Bung! Walau cuma satu jutaan, kalau nanti suara rakyat Baginda itu bakal menjadi “deciding factor” (faktor yang menentukan) dalam penghitungan di KPU, tentu saja nilainya menjadi tak terhargakan.
Selamat mencoblos! Harap tenang, Belanda masih jauh.
Penulis: Asyari Usman
