[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Direktur Institut for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menerangkan, bahwa negara ini memiliki potensi mengobral aset negara yang bermula dari sikap inkonsistensi Pemerintah yang sebelumnya berkomit membangun sejumlah infrastruktur, malah menjadi modus untuk mendapatkan keuntungan yang diduga untuk kelompok tertentu.
“Dugaan berawal dari sikap Pemerintah yang mempercayakan hampir seluruh proyek infrastruktur dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan ada beberapa proyek yang penunjukan, pelaksana dan monitoringnya dilakukan oleh BUMN yang sama. Akibatnya, banyak yang bermasalah. Di berbagai daerah itu diketahui terdapat sejumlah proyek yang belum dibayarkan kepada kontraktor di daerah,” ujarnya dalam acara yang diadakan Satuan Relawan Indonesia Raya Gerindra (Satria Gerindra), dengan tema “Musim Obral Aset Negara”, di daerah Kebayoran Lama, pada hari Rabu (22/11/2017).
Ia melanjutkan, bahwa ketika kondisi finansial yang memprihatinkan, muncul ide dari Pemerintah untuk mencari dana dengan cara yang instan. Akhirnya, terjadi sikap inkonsistensi.
“Saat kondisi finansial yang memprihatinkan, muncul ide dari Pemerintah untuk mencari dana dengan cara yang instan. Di sinilah kemudian terjadi sikap inkonsistensi, peluang mengobral aset negara terjadi,” lanjutnya.
Menurutnya, akibat mangkraknya tagihan-tagihan itu pula akhirnya Pemerintah memiliki ide untuk menyerahkan sejumlah proyek infrastruktur ke swasta.
“Kemarin ada statement Presiden Joko Widodo, misalnya satu BUMN membangun dengan biaya Rp 10 triliun, maka kalau dijual Rp 30 triliun akan untung. Dari statement tersebut muncul logika sederhana, kalau dari nilai proyek yang dibangun bisa dijual hingga Rp 30 triliun, kenapa harus dijual,” tegasnya.
Enny mengingatkan, bahwa tak ada satu negara pun yang mempercayakan pengelolaan strategis pada swasta.
“Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mempercayakan pengelolaan bidang strategis pada swasta. Selama ini, yang terjadi proses pembangunannya dikerjasamakan dengan pihak swasta,” tutupnya. *Sumber: Kabar3
***
Sementara rakyatnya dibuat sibuk diadu satu dengan yang lain dg tudingan "intoleran" "radikal" bla bla bla...
Padahal masalah utama yang dihadapi rakyat adalah masalah EKONOMI...
