[PORTAL-ISLAM.ID] Akun resmi Twitter Sekretariat Kabinet memposting pernyataan Presiden Jokowi.
"Kita sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal & intoleran, apapun organisasinya - Presiden @jokowi," demikian isi twit akun @setkabgoid, Senin (27/11/2017) kemarin.
Kita sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal & intoleran, apapun organisasinya - Presiden @jokowi pic.twitter.com/1ZjKQd1g3f— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) 26 November 2017
(UPDATE: Setelah Dikecam Luas Akhirnya DIHAPUS)
Pernyataan ini mendapat reaksi keras dari dosen UI Rocky Gerung yang menyebutnya sebagai "pernyaaan dungu".
"Semoga pernyataan dungu ini adalah hoax," kata @rockygerung menanggapi.
Semoga pernyataan dungu ini adalah hoax. https://t.co/fksEdFmu3K— Rocky Gerung (@rockygerung) 27 November 2017
Pernyataan yang diposting Sekretariat Kabinet ini juga disesalkan oleh Wakil Ketua MPR RI DR. Hidayat Nur Wahid.
"Smoga bukan begini pernyataan Presiden @jokowi, smestinya beliau justru ingatkn semua pihak unt taat hukum, krnnya bila ada yg menyimpang dari hukum spt aliran radikal, intoleran, separatis, mafia narkoba dll, laporkn sgr ke penegak hukum, Polisi. Jangan pd main hakim sendiri," kata Hidayat Nur Wahid melalui akun twitternya @hnurwahid.
Smoga bukan begini pernyataan Presiden @jokowi, smestinya beliau justru ingatkn semua pihak unt taat hukum,krnnya bila ada yg menyimpang dari hukum spt aliran radikal,intoleran,separatis,mafia narkoba dll, laporkn sgr ke penegak hukum,Polisi. Jangan pd main hakim sendiri.— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) 27 November 2017
Publik sosial media (netizen) juga rame menanggapi pernyataan ini.
"Pernyataan ini patut disayangkan. Bukankah negara kita negara hukum yg ditegakkan oleh aparat penegak hukum? Pernyataan ini memberi celah bagi individu/kelompok sipil utk bertindak main hakim sendiri dgn dalih berantas radikalisme. Mhn klarifikasi pak🙁." (@Aulia_Akbar)
"Presiden itu ngerti ga sih yg diomingin, urusan radikal dan intoleran itu negara yg urus bukan ormas.. Ngaco dipiara." (@haidar_arsyad)
"Makin parah ini rezim bro, setkab Cc @jokowi terang2an mengungkapkan tuk melegalkan main hakim sendiri. Makin rusak nih disegala bidang. Gak habis pikir gue." (@ferryir81589992)
"Lalu buat apa dong ada Polri, Densus88 dan BNPT, Pak @jokowi ????" (@Sarah_Pndj)
"Politik adu domba percis mirip cara2 komunis." (@AdianKueputu)
Pernyataan ini patut disayangkan. Bukankah negara kita negara hukum yg ditegakkan oleh aparat penegak hukum? Pernyataan ini memberi celah bagi individu/kelompok sipil utk bertindak main hakim sendiri dgn dalih berantas radikalisme. Mhn klarifikasi pak🙁— Aulia_Akbar (@Aulia_Akbar) 27 November 2017
Presiden itu ngerti ga sih yg diomingin, urusan radikal dan intoleran itu negara yg urus bukan ormas.. Ngaco dipiara.— Haidar Arsyad (@haidar_arsyad) 27 November 2017
Politik adu domba percis mirip cara2 komunis— Adian Kueputu (@AdianKueputu) 27 November 2017
Politik adu domba utk mempertahankan kursi kekuasaan.— Islam politik (@AbuMuhammadalif) 26 November 2017
Sama aja ini memberikan restu dan membenarkan kepada NU dan ormas dibawahnya, yg selama ini memang aktif membubarkan pengajian ormas2 yg kritis sama pemerintah. Sungguh pedih membacanya!!— sangkuriang (@yohandewa) 27 November 2017
Presiden provokator yg mau membuat Muslim NU berantem sama Muslim yg Bukan NU. Sejak dia jadi presiden, bukan hanya politik, ekonomi, dan hukum yg berantakan, rakyat pun diadu domba. Semua kegaduhan di republik ini karena ketidakbecusan dia sebagai presiden.— Ivon Darmawan (@ivondarm) 28 November 2017
Presiden yg pintar dan bijak sana akan menaruh harapan pd penegak hukum dan hukum. Bukan pada ormas utk meredam ormas yg intoleran dan radikal. Jika Presiden menaruh harapan pd ormas artinya Presiden jadia biang perpecahan bangsa. Catat pak @jokowi. https://t.co/5LfItubI1b— Injustice 👀 (@HariesRegar) 28 November 2017
