[PORTAL-ISLAM.ID] Sepertinya tidak ada pemerintahan yang 'sehebat' pemerintahan Jokowi saat ini. Betapa tidak, banyak hal luar biasa yang terjadi bahkan hanya dalam kurun waktu 3 tahun pemerintahan Jokowi. Maka wajar jika banyak pihak yang ingin agar pemerintahan ini bertahan hingga 2 periode, atau bahkan selamanya.
Publik semua akan menemukan hal-hal fenomenal dimana kekuasaan ada pada rezim ini. Saking terlalu banyaknya, tidak bisa disebutkan satu per satu. Karena mungkin masyarakat justru lebih banyak mengindera ketimbang apa yang ada dalam tulisan ini.
Adalah hal yang wajar dan tidak menarik dalam dunia politik sebenarnya. Namun dalam kerangka berfikir yang lain, sesuatu ini bisa saja sangat penting untuk dibahas. Ialah ketika sosok Bapak Presiden Jokowi yang terhormat sebelum menjadi Presiden pernah mengungkapkan "i don't think about that!". Dari sini kemudian muncul banyak tafsiran atas jawaban Pak Jokowi waktu itu.
Makna paling mengemuka saat itu adalah tidak ada keinginan, kehendak atau pikiran untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Pak Jokowi kala itu memang sedang sibuk memimpin Jakarta, menepati janji-janjinya agar bisa sampai tuntas 5 tahun menjadi Gubernur DKI.
Lalu, dengan segala citra baik Pak Jokowi, track record yang dinilai positif saat memimpin Solo, dan kemudian sukses menjadi pemimpin di Jakarta. Figur seperti Pak Jokowi memang sepertinya pantas menurut banyak pengamat manjadi presiden. Meski pada waktu itu, sempat muncul komentar dari Pak Jusuf Kalla yang intinya bisa hancur Indonesia jika tiba-tiba Pak Jokowi menjadi presidennya.
'Hebat'nya, Pak Jokowi kemudian menjadi Presiden dan Pak Jusuf Kalla menjadi Wakil Presidennya. Maka muncullah tafsiran berikutnya dari ungkapan 'i don't think about that!" tadi. Bahwa ungkapan itu bermakna tidak ada pikiran atau bahkan kehendak menjadi presiden dari Pak Jokowi. Berarti memang pikiran dan kehendak menjadi presiden datang dari luar Pak Jokowi. Dari siapa? Entahlah.
Rakyat masih ingat salah satu yang diungkapkan sebelum menjabat, yang pada waktu itu masih dalam tugas-tugasnya mengatasi masalah banjir. Bahwa masalah banjir ini akan lebih mudah diselesaikan saat menjadi presiden.
Luar biasa 'hebat' pandangan saya pada waktu itu. Artinya siapapun Gubernur DKI selama Pak Jokowi menjadi presiden tidak mempunyai kewajiban mengatasi banjir, karena sudah ada presiden yang 'hebat'. Pikiranku pada waktu itu. 'Hebat' ya?
Di pemerintahan Jokowi ini juga ada peristiwa 'hebat' lainnya yang terjadi. Baru pertama terjadi sepanjang sejarah Indonesia, ada aksi berjilid-jilid dan puncaknya jutaan manusia turun aksi untuk menuntut keadilan hukum. Ini artinya masyarakat sangat peduli terhadap tegaknya hukum yang seadil-adilnya.
Berarti pemerintahan ini 'berhasil' memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peduli terhadap penegakan hukum di negeri yang berdasar hukum ini. Inikan 'hebat!' Sebab sulit lho membangkitkan kesadaran seseorang agar peduli pada negeri di tengah berkembangnya sikap hedonis dan apatis.
Soal lain dalam masalah hukum misalnya. (Masih ada oknum) dalam pemerintahan ini yang dirasa masih 'hebat' mempertahankan atau meneruskan tradisi hukum yang ada. Yaitu bahwa hukum seperti pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sepertinya tradisi ini masih berlanjut.
Dan lebih 'hebat' lagi adalah bukan sekedar tradisi tersebut yang masih berlanjut. Namun ada hal lain yang juga 'luar biasa', yaitu adanya aroma standar yang berbeda pada kasus yang sama dalam penegakan hukum. Sebagai contoh kecil saja misalnya dalam penyikapan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang berdemo.
Satu pihak ditindak tegas karena berdemo hingga larut malam, yang hendak menyampaikan aspirasi karena kepedulian terhadap negeri. Dipihak yang lain seperti ada kesan pembiaran terhadap aksi sampai larut malam terhadap suatu putusan pengadilan. Hal lain misalnya dalam kasus-kasus hate speech dan poin lainnya dalam UU ITE. Satu pihak ada yang tegas dan cepat ditindak. Dipihak lain seperti ada kesan tidak ditindak, bahkan sampai berkas-berkasnya hilang, seperti yang diberitakan media.
Dan yang paling fenomenal dan 'hebat' adalah tentang penafsiran terhadap Pancasila yang sepertinya mengarah pada penafsir tunggal yaitu oleh pemerintah, bukan lagi oleh pengadilan. Bahkan pembubaran ormas pun yang dianggap melanggar tidak perlu pengadilan.
Inikan praktis, mudah dan simpel. Bahkan kadang dalam beberapa kasus mungkin tidak perlu ada surat peringatan atau pembinaan terhadap ormas yang dibubarkan. Persoalan akan dibilang adil atau tidak itu persoalan lain, yang penting cepat beres, cepat teratasi.
Jika fenomena-fenomena hukum seperti ini terus terjadi dan bertahan khususnya era pemerintahan saat ini. Maka memang betul, pemerintahan ini benar-benar 'hebat, salut!'
Dalam bidang ekonomi banyak pula muncul persoalan-persoalan 'hebat' yang menarik perhatian publik. Pemerintahan ini memang 'hebat' dalam membangun visi, cita-cita, target dan mimpi dalam berekonomi. Misal pertumbuhan ekonomi yang meroket, infrastruktur merata, kemakmuran ekonomi, keadilan ekonomi, kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya.
Bahwa kemudian yang terjadi di lapangan ada permainan lawan politik yang membuat isu daya beli masyarakat melemah, kemudian pertumbuhan ekonomi berkisar 5-6 persen yang targetnya 7 persen, rupiah melemah, phk ada dimana-mana, subsidi dicabut, utang meningkat, pajak meningkat dan lainnya. Itu adalah soal lain, yang jelas memang pemerintahan ini 'hebat' membuat target-target, sekali lagi 'salut!'
Selain itu, pemerintahan ini terbukti 'berhasil' melakukan banyak kerjasama, membuka iklim investasi, membuka pintu agar pihak-pihak swasta atau asing bisa "sinergi" dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi.
Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peran-peran swasta termasuk asing dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Bahkan sampai pada tenaga-tenaga asing yang masuk di Indonesia, meski kadang banyak yang ilegal.
Bukti lain adalah banyaknya rencana untuk menjual aset-aset negara seperti BUMN dan sektor strategis lainnya kepada swasta. Sehingga penguasaan dan pengolaan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Disinilah ada 'keberhasilan' dan 'kehebatan' pemerintahan saat ini mengimplementasikan sikap "sinergisitas". 'Hebat dan salut!'
Terbaru, yang sangat luar biasa 'hebat' adalah rencana utang untuk membayar bunga utang. Tentu hal ini sangat menarik. Karena ada pesan penting kepada masyarakat bahwa mengelola negara memang membutuhkan energi, namun ternyata banyak solusi-solusi praktis dan mudah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan.
Jika hal ini benar, maka saat pembayaran hutang mendekati jatuh tempo, tidak perlu bersusah payah memikirkan jalan keluarnya. Banyak pintu untuk menutupinya, misal dengan menambah utang lagi. Pintu lain dengan menaikan pajak, mengurangi subsidi dan menjual aset. Pokoknya mudah, karena memang 'hebat'. Sehingga perlu diacungi jempol. Pokoknya 'salut!'
Penulis: Lutfi Sarif Hidayat (Direktur Civilization Analysis Forum-CAF)
