[PORTAL-ISLAM.ID] Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf naik pitam dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-137 di Saint Petersburg, Rusia, Sabtu, 14 Oktober 2017.
Nurhayati tidak terima saat salah seorang anggota parlemen India menyatakan keberatan atas usul Indonesia untuk memasukkan isu Rohingya dalam emergency item sidang IPU.
Parlemen India bersikap bahwa Rohingya tidak seharusnya menjadi perhatian IPU lantaran merupakan aksi terorisme. Nurhayati pun langsung interupsi atasi pernyataan senator India itu.
“Bagaimana bisa Rohingya korban disebut sebagai teroris? Mereka membunuh manusia dengan mengatasnamakan demokrasi,” ujar Nurhayati di Parliamentary Center.
Menurut dia, seharusnya Myanmar bisa mencontoh Indonesia dalam mengelola keberagaman dan demokrasi. Candi Borobudur menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia bisa melindungi umat minoritas maupun mayoritas.
“Borobudur yang merupakan tempat Buddha dijaga oleh muslim yang mayoritas di Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, Nurhayati menyatakan kekerasan yang diterima etnis Rohingya sama saja mengorbankan manusia demi menjaga kekuatan pemerintah di sana.
“Sudah saatnya isu ini tak hanya menjadi perhatian Asia, tetapi juga dunia. Kami mendorong agar Rohingya diakui sebagai warga negara untuk mendapatkan haknya,” ucap dia.
India masih berusaha memberikan catatan keberatannya dalam pengajuan draf resolusi yang akan dihasilkan IPU. Sementara Myanmar yang menjadi sorotan selama pelaksanaan IPU lebih memilih tak bersuara.
Perhelatan IPU ke-137 diikuti sepuluh orang anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pimpinan delegasi kali ini.
Anggota dewan lainnya adalah Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS), Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem).
