[PORTAL-ISLAM.ID] Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menantang pihak yang menuding dirinya melakukan politik praktis untuk membuktikan tudingannya.
Hal itu disampaikan Jenderal Gatot kepada Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi saat mewawancarai Jenderal Gatot Nurmantyo jelang peringatan HUT ke-72 TNI dalam Program Rosi, Jenderal Gatot dan Pusaran Politik di Kompas TV, Kamis, 5 Oktober 2017.
"Buktikan kepada saya bahwa saya berpolitik praktis. Dan saya akan mempertanggungjawabkan itu semua," tegas Jenderal Gatot.
Ia menegaskan sikapnya yang tidak pernah masuk ke dalam politik praktis.
Menurut Jenderal Gatot, sebagai Panglima TNI, dirinya hanya melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memperingati semua anak bangsa ini agar selalu memiliki kewaspadaan.
Gatot mengaku tidak bisa hanya seorang diri menjaga keutuhan negara, melindungi segenap tumpah darah NKRI.
Tapi harus bersama-sama dengan rakyat semuanya.
"Sejarah menyatakan begitu. Sejarah membuktikan seperti itu," tegasnya.
Jelang enam bulan masa pensiunnya tiba, yani pada Maret 2018, Jenderal Gatot mengatakan dirinya tengah fokus untuk mempersiapkan penerusan rantai estafet di TNI.
"Saya berkonsentrasi melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI. Yang saya lakukan bagaiama tongkat estafet ini diberikan kepada generasi penerus saya dengan kondisi solid," ujar Jenderal Gatot.
Selain itu juga agar rantai komando dari bawah ke atas tegak lurus. Pun antar matra bersatu.
"Terpenting TNI dan Rakyat bersatu dan manunggal. Karena kemanunggalan TNI dan Rakyat merupakan sentral kekuatan Indonesia dan TNI" tegasnya.
Jika berpolitik, kata Jenderal Gatot, pasti dirinya akan berpijak kepada satu atau dua dan tiga partai politik yang ada di Indonesia.
Sikap itu, imbuhnya, malah akan membelah.
"Itu tidak boleh terjadi anggota TNI tidak boleh melakukan politik praktis," demikian ia menekankan sikapnya.
Rosi pun balik bertanya mengenai banyak partai politik yang menggadang-gadang Jenderal Gatot sebagai calon alternatif di pilpres 2019.
Menurut Jenderal Gatot, itu adalah hak prerogratif partai politik.
"Itu Hak prerogratif partai-partai. Saya tidak bisa melarang dan menegur," ucapnya.
"Biarkan saja. Tapi saya tetap konsisten, bahwa saya adalah prajurit sejati, tidak boleh berpolitik praktis. Politik saya adalah politik negara," imbuhnya.
