(Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama Ketua F-PKS Jazuli Juwaini)
[PORTAL-ISLAM.ID] Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali menyampaikan tentang informasi rencana impor 5000 pucuk senjata yang menghebohkan beberapa hari ini.
Usai menjadi pembicara dalam 'Forum Group Discussion' di Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017), Jenderal Gatot menyampaikan informasi detil intelejen, laporan hanya presiden yang mengetahui, tidak Menkopolhukam ataupun Menhan.
"Itu adalah informasi intelijen dan hanya Presiden yang boleh tahu."
"Yang kemarin saya sampaikan bukan informasi intelijen. Karena informasi intelijen formulasinya: 'SIAPA pelakunya, APA yang dilakukan, KAPAN, DIMANA, BAGAIMANA dan MENGAPA."
"Yang kemarin saya sampaikan hanya 'akan' belum terjadikan?"
Jenderal Gatot sudah menyampaikan informasi intelijen tersebut (SIAPA, APA, KAPAN, DIMANA, BAGAIMANA, MENGAPA) kepada Presiden Jokowi tadi malam, Selasa (26/9) dalam pertemuan tertutup.
"Semua informasi (intelijen) hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden. Menkopolhukam pun tidak, Menhan pun tidak."
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan siap dipanggil DPR RI untuk menjelaskan pernyataannya mengenai adanya pemesanan senjata api sebanyak 5.000 buah yang masuk secara ilegal ke dalam negeri dan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
"Kalau ditanya DPR.. nah beda. Begitu masuk DPR.. secara hukum saya menyampaikan (informasi intelijen) saya tidak salah."
Ia juga siap menjelaskan kepada anggota DPR RI untuk menyampaikan hasil pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (26/9/2017) malam.
Sebelumnya, Komisi I DPR berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait masuknya 5000 pucuk senjata.
Berikut selengkapnya video pernyaataan Jenderal Gatot Usai menjadi pembicara dalam 'Forum Group Discussion' di Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Rabu (27/9/2017).
[video]
Ini pernyataan panglima TNI tentang informasi intelejen, laporan hanya presiden yang mengetahui, tidak Menkopolhukam ataupun menhan pic.twitter.com/cCC2Kud2DB— Do_Ra_Dong (@Ronin1948) 27 September 2017
