[PORTAL-ISLAM.ID] Myanmar pada hari Selasa (5/9) telah mengizinkan sebuah badan bantuan negara Turki untuk mendistribusikan 1.000 ton bantuan kepada Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, menurut juru bicara kepresidenan Turki.
Jubir Kepresiden Turki, Ibrahim Kalin mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa izin dari Myanmar terjadi setelah diskusi telepon Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi mengenai pelanggaran hak asasi manusia baru-baru ini di Rakhine.
"Pemerintah Myanmar mengizinkan perwakilan dari TIKA (Badan Koordinasi dan Bantuan Turki) untuk memasuki wilayah konflik dan mendistribusikan 1.000 ton bantuan pada tahap pertama," bunyi pernyataan tersebut.
Langkah tersebut membuat TIKA (Badan Koordinasi dan Kerjasama Turki yang dikelola negara) menjadi agen bantuan asing pertama yang mendapat izin dari pemerintah untuk memasuki wilayah tersebut sejak kekerasan terakhir dimulai pada 25 Agustus, kata Kalin.
Dia mengatakan bahwa bantuan tersebut akan didistribusikan oleh helikopter militer bersamaan dengan pemerintah negara bagian Rakhine karena ketidakpastian dan masalah keamanan berlanjut di wilayah tersebut.
Paket bantuan darurat berisi nasi, ikan kering, dan pakaian, menurut ajudan Erdogan.
Dia menambahkan bahwa badan bantuan negara Turki akan terus memasok bantuan, termasuk makanan, pakaian, dan obat-obatan, di wilayah tersebut bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Jubir Kepresidenan Turki juga menyatakan bahwa delegasi Turki, termasuk Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu dan kepala TIKA Serdar Cam, akan mengunjungi distrik Cox's Bazar di Bangladesh, di mana ribuan orang Rohingya telah berlindung dalam 10 hari terakhir.
Kalin mengatakan bahwa Turki berencana untuk awalnya mendistribusikan bantuan kepada 100.000 keluarga dalam koordinasi dengan pemerintah Bangladesh dan Myanmar.
Hampir 125.000 orang melarikan diri ke Bangladesh
Menurut PBB pada hari Selasa, 123.600 Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh karena kekerasan terakhir.
Rakhine, yang terletak di barat Myanmar, telah mengalami ketegangan antara populasi Budhis dan Muslim sejak kekerasan komunal meletus pada tahun 2012.
Dalam sebuah tindakan keras yang dilakukan pada bulan Oktober yang lalu di distrik Maungdaw utara, PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penghilangan orang.
Laporan tersebut menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan yang mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sumber: Anadolu Agency
