By Asyari Usman
(Wartawan senior BBC)
Kalau gara-gara membongkar pembelian senjata sebegitu banyak, secara ilegal, ada orang yang mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berpolitik, memang perlulah dia berpolitik. Atau ketika Panglima (siapa pun orangnya, tidak mesti Jenderal GN) membeberkan tentang ancaman teroris, kemudian dia disebut berpolitik, biar sajalah disebut berpolitik. Saya tidak berkeberatan. Saya yakin juga seluruh rakyat tidak keberatan.
Kalau misalnya gara-gara Panglima TNI berkomentar tentang kemunculan komunisme dan PKI, dia disebut berpolitik, tidak masalah. Biarlah dia berpolitik untuk urusan ini.
Kalau perlu kita nobatkan saja “Partai TNI” yang beranggaran dasar “pencegahan pembelian senjata ilegal, pemberantasan teroris, penjagaan kemanan negara, plus (ini yang teramat penting) pencegahan paham komunis dan kebangkitan PKI”. Buatkan saja UU-nya dengan ketentuan bahwa Partai TNI tidak boleh ikut Pemilu dan tidak boleh campur tangan di luar hal-hal yang disebutkan di atas.
Mungkin bisa ditambahi lagi lingkup politik Panglima TNI supaya mencakup soal pemberantasan narkoba yang tampaknya tak kunjung tuntas. Siapa tahu, kalau Panglima TNI ikut “berpolitik” untuk urusan narkoba, bisa cepat diselesaikan.
Sangat setuju kita Panglima TNI berpolitik untuk masalah-masalah serius seperti ini. Tentu tidaklah ikut dalam urus-urusan lain.
Masa iya Panglima TNI membiarkan kebangkitan komunisme dan PKI? Membiarkan pembelian senjata ribuan atau puluhan ribu pucuk secara ilegal? Membiarkan berkapal-kapal narkoba masuk ke Indonesia?
Masya iya Panglima TNI diam saja melihat itu semua?
No way! Tak mungkin! Biarlah Panglima setiap hari disebut berpolitik ketimbang negara dan bangsa ini hancur berantakan karena mendiamkan rencana-rencana jahat. Biarlah Hendardi (ketua SETARA Institute) dan politisi PDIP berteriak-teriak bahwa Panglima TNI berpolitik dalam hal-hal vital dan fatal seperti disebutkan di atas.
Panglima TNI tidak boleh netral dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan negara dan bangsa, baik yang terindikasi datang dari luar maupun dari dalam.
Kalau Panglima TNI netral, berpangku tangan, dalam urusan-urusan yang disebutkan tadi, maka akan ambruklah negara. Akan habislah rakyat dibantai. Akan menjadi zombie-lah generasi muda karena narkoba. Akan muncullah rezim totaliter. Akan tersingkirlah Pancasila.
Jadi, kalau seperti sekarang inilah situasinya, Panglima TNI memang harus “berpolitik”.
