[PORTAL-ISLAM.ID] Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya tidak pernah merilis tentang adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
“Saya tidak pernah “press release” (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu,” kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Ahad, 24 September 2017.
Panglima TNI mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman tentang 5000 pucuk senjata yang viral di dunia maya, benar pernyataannya.
“Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu,” paparnya.
Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu.
Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri, kata Gatot, bisa ditanyakan langsung kepada Wiranto soal itu.
Gatot pun kembali menegaskan bahwa rekaman suara yang beredar itu benar-benar ucapannya, namun tidak merasa perlu bereaksi atas pernyataan siapapun terkait isu tersebut karena tidak pernah melakukan press release.
“Itu benar omongan saya, 1000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar,” katanya.
Sebelumnya dikabarkan, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat, 22 September 2017.
Selepas pernyataan itu meluas, Menkopolhukam memberikan pernyataan bahwa ada pemesanan sejumlah 500 pucuk senjata untuk keperluan BIN.
"Dan saya cek, itu berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan untuk sekolah intelijen," kata Wiranto.
"Senjata itu bukan standar TNI, jadi memang tidak perlu izin Mabes TNI. BIN cukup izin Mabes Polri dan itu sudah dilakukan," sambungnya.
Namun publik meragukan pernyataan Wiranto ini karena terkesan dipaksakan dan sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan pernyataan Jendral Gatot sebelumnya, baik secara kuantitas maupun spesifikasi.
