[PORTAL-ISLAM.ID] Pemerintah dinilai lamban dalam menangani menangani kasus hukum yang dialami buruh migran di luar negeri.
Duta Besar Anti Trafficking Indonesia for Migrant Workers, Melanie Soebono mengatakan bahwa pemerintah seakan hanya mau menyelesaikan masalah yang disorot media massa.
"Bertahun-tahun gue bekerja dengan buruh migran, pemerintah itu lelet," ungkapnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2017.
Menurut Melanie, hal tersebut terjadi karena pemerintah selama ini hanya menyelesaikan masalah buruh migran dari kasus-per kasus. Padahal seharusnya persoalan buruh diselesaikan secara menyeluruh yakni melalui membuat undang-undang yang menjamin perlindungan dasar bagi buruh migran asal Indonesia sehingga kasus-kasus itu tidak perlu terjadi lagi.
"Ada satu kasus dia kerjain, kasus ini abis itu, bangga. Gue bilang lo (pemerintah) nggak usah bangga, itu emang tugas lo membawa pulang TKI. Tapi perlindungan itu sendiri belum ada," sesalnya.
Untuk itu Melanie yang juga merupakan salah satu perwakilan delegasi Gabungan Masyarakat Sipil yang akan berangkat ke Jenewa, Swiss untuk sidang ke-27 Komite Perlindungan Pekerja Migran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 4 sampai 13 September 2017 itu, akan menyampaikan minimnya perlindungan pemerintah itu.
"Apa yang gue lihat, dan gue alami selama menjadi ambassador akan gue sampaikan dengan jujur tanpa dilebihi atau dikurangin. Gue akan menghighlight dan menekankan perlindungan belum ada. Satu persatu kasus diselesaikan, kalau ada kasus tapi bukan disiapkan gimana caranya untuk mengatasinya. Akhirnya juga yang nyiapin dari Indoensia, ya kita bukan pemerintah," tutup Melanie.
