[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany meminta publik menghukum partai politik yang ada di Pansus Angket KPK. Sebab, di mata Tsamara, mereka berwacana untuk melemahkan bahkan membekukan KPK.
Ditilik dari anggotanya, Pansus Angket KPK ternyata berisi anggota fraksi partai pendukung pemerintah.
Karena itu, Tsamara mengajak semua pihak untuk tidak lagi mendukung partai yang ingin melemahkan KPK.
"Kita harus tunjukkan kita marah terhadap upaya pembubaran KPK. Kita tunjukkan di 2019 nanti, jangan pilih parpol yang punya niat melemahkan KPK dalam pansus angket ini," tegasnya, seperti dikutip JawaPos.com usai menghadiri diskusi di D'Hotel, menteng, Jakarta, Ahad, 10 September 2017.
Yang dimaksud Tsamara untuk tidak dipilih lagi, termasuk anggota dari parpol yang kini ada di Pansus Angket KPK. Juga anggota DPR yang menyuarakan revisi UU KPK, yang dinilai Tsamara memiliki itikad untuk mempreteli lembaga antirasuah tersebut.
"Ya tidak usah dipilih lagi," ujar Tsamara.
Mengenai fakta yang dipaparkan Pansus Angket KPK, Tsamara berdalih, apa yang selama ini dituduhkan pansus angket kepada KPK tidak terbukti.
"Ini sampai sekarang buktinya nggak ada. Sampai sekarang ini hanya tuduhan," tuturnya.
Anehnya, Tsamara menolak dinyatakan mengajak publik memboikot partai pendukung pemerintah. Ia menegaskan tak pernah mengajak memboikot. Ia hanya mengajak publik untuk tidak memilih partai yang ingin melemahkan KPK.
Sumber: JawaPos
--------
BINGUNG KAN?
Tsamara seolah ingin membuat garis bahwa ia tak menyukai partai yang melemahkan KPK namun tak berani secara terang-terangan mengecam dan memboikot partai pendukung pemerintah yang kini mayoritas merupakan pendukung Pansus Angket KPK.
Di sisi lain, Tsamara juga diam pada fakta serius terkait pelaporan Ketua KPK Agus Rahardjo, tebang pilih kasus dan OTT Palsu yang meminjam dana pengusaha Probosutedjo sebesar 5 M.
Membela KPK dan menyerang siapapun yang ingin melemahkan KPK sebenarnya tak sertamerta menjadikan seseorang atau sebuah lembaga bersih dari korupsi, terutama bila KPK sedang dipertanyakan secara serius kinerja dan kejujurannya.
Publik justru harus kritis terhadap pihak-pihak yang ingin agar kewenangan KPK tak dibatasi, karena sesungguhnya di mana ada kekuasaan tak terbatas, di situlah terletak peluang kecurangan dan kedzaliman.
