[PORTAL-ISLAM.ID] Pasca kerusuhan di depan gedung YLBHI di Jalan Doponegoro, Menteng, Jakarta, dunia maya ramai membahas isu yang sama, tentang kebangkitan PKI.
Dari pihak TNI sebagai pemangku keamanan negara, tercetus perintah untuk mengadakan nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI agar anak bangsa tak buta fakta sejarah.
Penegasan TNI, yang disampaikan langsung oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo menuai pujian publik.
Namun, bila menengok ke belakang, publik perlu waspada, mengingat adanya upaya untuk menghentikan segala kegiatan alias sweeping yang menolak keberadaan PKI
Berikut kutipan berita dari MERDEKA Jumat, 13 Mei 2016 lalu.
Senin (9/5), Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindak pelaku yang menyebarkan paham komunis dengan pendekatan hukum.
Sejak itu polisi dan TNI semakin gencar membubarkan melakukan penyitaan barang-barang yang dikaitkan dengan komunisme. Sebelum muncul instruksi itu, polisi dan TNI sudah berulang kali membubarkan diskusi, peluncuran buku hingga melarang pemutaran film.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengingatkan penegak hukum agar tidak berlebihan menggunakan kewenangannya membubar paksa acara yang dihelat kelompok tertentu. Negara berlandaskan hukum, tapi masyarakat memiliki hak dalam demokrasi.
"Maka tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu over acting berlebihan melakukan sweeping, enggak bisa ini negara demokrasi," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 13 Juni 2016.
Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo telah menghubungi Kapolri Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Mereka diminta mengingatkan anak buahnya agar tidak semena-mena lagi.
Khususnya pembubaran acara yang digelar kelompok tertentu atau sweeping barang yang kerap dikaitkan dengan komunisme atau PKI.
"Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan pada Panglima TNI pada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu," katanya.
Rentetan acara diskusi dan pemutaran film diketahui telah dibubar paksa oleh polisi dan TNI. Sebut saja pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding bagian dari propaganda komunisme. Polisi juga membubarkan acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta.
---------
NAH LOH.....
Jika pernyataan Pramono Anung ini benar, maka rakyat harus betul-betul solid bersatu melawan kebangkitan kelompok komunis di Indonesia tanpa mengandalkan pemerintah.
Inga...inga... Presiden tak ingin ada sweeping PKI.
