[PORTAL-ISLAM.ID] Amerika Serikat mengutuk Myanmar karena "kekejaman" yang dilakukan oleh tentara dan polisi perbatasannya terhadap minoritas Rohingya. Senat AS menuntut agar Myanmar mengizinkan masuknya pengamat PBB.
Sementara itu, Bangladesh telah mengusulkan pembentukan zona aman di Negara Rakhine Myanmar untuk memfasilitasi kembalinya pengungsi Muslim Rohingya, kata seorang anggota senior dewan penasihat Liga Awami Bangladesh yang berkuasa.
Zona tersebut harus berada di bawah pengawasan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), kata Mohammad Zamir, yang juga mantan duta besar.
"Bangladesh harus mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi atas penderitaan Rohingya yang tercerabut," tambahnya.
"Amerika, China, Rusia, India dan negara-negara lain harus maju dengan pola pikir positif dalam hal ini."
Sementara itu, Menteri Manajemen Bencana dan Bantuan Bangladesh Mofazzal Hossain Chowdhury Maya pada hari Sabtu mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mengalokasikan 2.000 hektar lahan di Cox's Bazar "untuk mengakomodasi arus masuk pengungsi Rohingya baru-baru ini."
Dalam kunjungan ke kamp pengungsi Teknaf Thana, dia menambahkan bahwa pemerintah Bangladesh melakukan yang terbaik untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dihadapi para pengungsi Rohingya.
Khaled Mahmud, seorang hakim distrik di Cox's Bazar, mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan sebuah "database biometrik dari semua pengungsi Rohingya yang telah memasuki Bangladesh."
Sidik jari semua pengungsi akan dikumpulkan, dan database akan memfasilitasi bantuan dan bantuan kemanusiaan, tambahnya.
Zamir mengatakan proses pendaftaran harus dikoordinasikan dengan UNHCR, IOM dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), "karena Myanmar mungkin menolak untuk menerima orang-orang ini di masa depan" dengan mengklaim bahwa mereka tidak berasal dari Rakhine. (AN)
