[PORTAL-ISLAM.ID] Rencana Partai Persatuan Indonesia (Perindo) besutan pengusaha Hary Tanoesudibjo mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang mengagetkan pentas politik nasional. Ini lantaran jejak rekam Perindo selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Ada apa dengan Perindo?
Sejarah politik Hary Tanoesudibjo penuh dengan kejutan. Kali ini rencana dukungan Partai Perindo mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang menjadi kejutan kesekian kalinya dari pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur ini. Sebelumnya, HT, demikian inisial yang lekat dengan bos MNC Grup ini, pernah berkiprah di Partai NasDem serta Partai Hanura. Namun di tengah jalan HT pecah kongsi dengan kolega-koleganya.
Kini, HT kembali membuat kejutan. Setelah selama ini bersikap kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, HT mengisyaratkan melalui partainya akan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Padahal, belum lama ini, Perindo secara lantang mengkritik norma di UU Penyelenggaraan Pemilu yang memuat aturan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Dalam beberapa peristiwa politik, HT dan Perindo tampak cenderung di barisan kontra Jokowi.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Achmad Rofiq memberi alasan mengapa partai yang dipimpin HT mengubah haluan politiknya dengan mendukung Jokowi karena terkait dengan cita-cita politik kebangsaan Perindo yakni menang Pileg dan Pilpres. Menurut Rofiq, cita-cita politik Perindo akan mudah tercapai sejalan dengan figur Jokowi.
"Ketum kami menganggap Jokowi menjadi alternatif utama dalam penentuan Capres," ungkap mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini.
Perubahan pilihan politik Perindo ini tentu mengejutkan publik. Apalagi jika dikaitkan dengan status hukum yang baru disandang HT sebagai tersangka atas dugaan ancaman terhadap Jaksa Yulianto. Tidak sedikit publik mengaitkan perubahan pilihan politik dikaitkan dengan status hukum yang disandang HT. Upaya hukum melalui pra peradilan atas status hukumnya juga kandas di tengah jalan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon salah satu tokoh yang menduga perubahan politik HT lantaran kasus hukum yang melilitnya. Ia menyebutkan saat ini ada pola kecenderungan politik stick and carrot.
"Kalau tidak nurut dikasih stick kalau mau dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara menegakkan hukum," ujar Fadli.
Saat ini, kata Fadli, ada kecenderungan siapa saja yang memiliki perbedaan politik dengan pemerintah mengalami tekanan. Ia menyebut bentuk tekanannya bermacam-macam salah satunya persoalan hukum.
"Hukum dijadikan alat untuk menekan partai politik dan juga sekaligus merangkulnya. Saya kira ini akan membahayakan demokrasi karena dijadikan alat," ingat Fadli.
Pilihan politik Perindo dan Hary Tanoesudibjo dalam konteks demokrasi sah dan dilindungi konstitsuional. Namun, perubahan sikap politik ini jangan menjadi alat barter atas kasus yang melilitnya. Politik dan hukum merupakan entitas yang berbeda. Jangan sampai urusan politik dibarter dengan perkara hukum.
