Victor Laiskodat (Partai NasDem) telah mebuktikan dirinya sebagai politisi agitator, penghasut. Dia menuduh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai pendukung khilafah hanya karena menentang Perppu 2/2017. Yaitu, Perppu yang dijadikan landasan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Tak lama berselang, muncul satu lagi politisi NasDem yang juga ngawur dan perlu dimasukkan diklat cara berpikir dan bernalar logis. Namanya, Johnny Plate. Dia mengatakan, semua orang NasDem mendukung pernyataan agitasi yang disampaikan oleh Laiskodat di Kupang, belum lama ini.
Sebagai intermezo saja. Dulu, sebelum sebutan “politisi” digunakan oleh media massa, orang-orang yang berkecimpung di bidang politik disebut “politikus”. Secara bercanda, “politikus” seolah-olah bermakna “banyak tikus”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masih mencantumkan “politikus” dalam arti “politisi” yang kita pakai sekarang.
Nah, barangkali kedua politisi NasDem yang sebetulnya berposisi senior ini, lebih cocok dibercandakan sebagai “politikus”. Sebab, jalan pikiran mereka tentang penolakan Perppu oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN kelihatan terkungkung di dalam got yang, biasanya, disukai tikus.
Secara gegabah, Laiskodat menyimpulkan keempat partai itu adalah pendukung khilafah. Kesimpulan yang muncul dari “pikiran rendah” ini diperkuat oleh Plate.
Laiskodat tidak hanya menyesatkan warga NTT, khususnya konstituen dia di Kupang, melainkan juga menanamkan kebencian dan permusuhan di kalangan rakyat NTT terhadap Islam dan keempat partai yang menolak Perppu.
Dia mengatakan, di bawah sistem khilafah semua orang diwajibkan sholat. Semua orang harus sama. Tidak ada lagi gereja. Pernyataan seperti ini seratus persen bertujuan untuk menjelekkan umat Islam secara keseluruhan, bukan hanya kelompok yang disebutnya ingin mengganti NKRI dengan khilafah.
Pernyataan Laiskodat itu jelas sangat provokatif dan agitatif. Berpotensi untuk menyulut permusuhan dan kerusuhan antara umat Islam dan umat agama lain. Sangat pantas keempat partai yang ditudingnya mendukung khilafah itu, sekarang ini melayangkan gugatan hukum dan gugatan etika ke-DPR-an. Pernyataan Laiskodat ini tidak main-main. Sangat berbahaya.
Tidak ada istilah yang lebih tepat untuk Laiskodat kecuali “agitator”. Penghasut. Partai NasDem harus berani membuang “politikus” yang menyimpan pikiran buruk tentang hubungan komunal di tengah kebinekaan Indonesia ini. Sebab, kalau dia tidak dikeluarkan dari NasDem (kecuali dia segera menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruannya itu), berarti partai Surya Paloh ini memelihara sumber konflik horizontal.
Mungkin saja di dalam pikirannya, Laiskodat telah membangun skenario konflik horizontal itu. Kalau bayangan seperti ini bersemedi di dalam pikirannya, sangatlah berkemungkinan dia, suatu saat kelak, akan tampil sebagai penyebar kesimpulan-kesimpulan yang sesat dan menyesatkan tentang umat Islam.
Kita berharap insiden blunder Laiskodat di Kupang tidak akan berulang lagi. Dan berharap juga agar umat yang non-muslim di NTT, di Indonesia umumnya, tidak sampai terpengaruh oleh pernyataan politisi NasDem itu.
by Asyari Usman
(wartawan senior)
[video - pidato victor]
