[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersikukuh akan memperluas pelarangan motor di beberapa ruas jalan protokol di Ibu Kota. Kebijakan ini terus menuai pro dan kontra dari berbagai pihak seiring sikap pemprov yang bersikukuh ingin menerapkannya.
Anggota Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Edriana Noerdin mengatakan, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih akan meninjau ulang kebijakan ini setelah dilantik.
"Kita lihat saja bagaimana pelaksanaannya. Setelah dilantik baru Anies-Sandi bisa meninjau ulang semua kebijakan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat," kata Edriana Noerdin kepada Republika.co.id, Selasa (22/8).
Namun, lanjut Edriana, Anies-Sandi tak akan ikut campur terkait kebijakan apapun yang dikeluarkan Djarot selaku gubernur, selama belum memasuki hari pelantikan Oktober mendatang, Anies-Sandi hanya akan menyiapkan berbagai langkah untuk menjalani kepemimpinan di Ibu Kota.
Edriana menambahkan, fokus Anies-Sandi terkait solusi kemacetan adalah memperbaiki transportasi publik. Ketika kampanye Pilkada DKI, Anies menjanjikan adanya angkutan umum terintegrasi mulai dari kampung-kampung ke jalan protokol dengan sekali membayar Rp 5.000.
Tarif Rp 5.000 ini untuk seluruhnya. Bukan hanya busway, tapi juga angkot, mikrolet, dan semua transportasi publik tanpa harus membayar ulang hingga sampai ke tempat tujuan. Cara ini diyakini mampu mengurai persoalan klasik Ibu Kota, yakni kemacetan.
Edriana menegaskan Tim Sinkronisasi sedang mengkaji detil untuk merealisasikan janji kampanye Anies-Sandi.
Salah satu janji kampanye Anies Baswedan adalah memberi kenyamanan bagi pengendara sepeda motor.
[arsip koran Warta Kota, 02-01-2017]
Anies Sindir Larangan Motor
Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menyindir kebijakan Basuki Tjahaja Purnama yang melarang sepeda motor masuk ke kawasan Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat.
Anies mengaku sadar mayoritas warga Jakarta menggunakan sepeda motor. Untuk itu, Anies ingin memberikan kenyamanan bagi pengendara motor Jakarta dengan menyiapkan kantung-kantung parkir disetiap Mass Rapid Transit (MRT) ataupun di pusat Halte Busway.
"Bukan sekadar melarang motor lewat jalan protokol, bukan sekadar menaikan tarif parkir motor tapi yang penting adalah justru membuat tempat parkir motor yang itu mayoritas penggunanya adalah warga Jakarta, motor jauh lebih nyaman jauh lebih rapi jauh lebih baik," jelas Anies di Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat, Minggu (1/1).
Nantinya Anies akan mencoba mengintegrasikan tempat-tempat kendaraan umum dengan parkir motor.
"Jadi di tempat-tempat misalnya di pusat MRT, atau pusat feeder busway di sana disiapkan parkir motor yang nyaman," ulas-nya.
Kemudian tiket parkir juga bisa digunakan untuk naik kendaraan umum. "Jadi pengguna sepeda motor itu dilayani, dan punya keistemewaan kalau naik kendaraan umum," tandasnya.
Dikatakannya, jumlah kendaraan roda yang terdaftar di Jakarta mencapai 13 juta unit. "Pengguna motor adalah jumlah terbanyak, fasilitas kendaraan motor saat ini belum optimal, tempat parkir kelas dua, seakan-akan yang penting mobil, motor itu parkirnya repot," ujar Anies.
Dengan mengendarai Vespa, Anies berkeliling dari Kemang Jakarta Selatan menuju kawasan Kota Tua.
"Nostalgia dan jalan keliling Jakarta, bayangkan bila Jakarta jadi kota yang nyaman, kita bisa jalan-jalan dengan santai, kota yang bersih lingkungannya sehat," harap Anies.
Ia juga mengkritisi lubang-lubang di permukaan jalan Ibukota yang harus diperbaiki. "Tadi sepanjang jalan kita menemukan, kalau naik motor, ada lubang kecil saja bisa membuat motor terguling. Lain dengan kendaraan roda empat, kalau ada lubang itu jauh lebih aman," kata dia.
