Tolak Hak Angket, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Bentengi KPK
VIVA.co.id – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan kepada lembaga tersebut atas pelemahan yang dilakukan berbagai pihak.
Salah satu tuntutan mereka adalah menolak Hak Angket terhadap KPK yang dibentuk oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengevaluasi kinerja lembaga anti rasuah tersebut.
"Hak angket oleh DPR secara formal mengandung cacat hukum dan etika bernegara karena dari awal sudah menyimpang dari asas kepatutan moral dan nurani politik," kata Ray Rangkuti selaku Koordinator Masyarakat Sipil di Gedung KPK, Rabu 5 Juli 2017.
Dari beberapa aktivis lintas lembaga ini diterima oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Mereka menyampaikan petisi yang dijabarkan dalam lima poin sebagai alasan harus ditolaknya hak angket karena menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.
Link: http://m.viva.co.id/berita/nasional/932150-tolak-hak-angket-koalisi-masyarakat-sipil-siap-bentengi-kpk
***
DIKIRA MASYARAKAT SEKARANG BISA DIBODOHI "Pake" bawa-bawa nama "Koalisi Masyarakat Sipil".
"Masyarakat sipil yg manatu, nanti mengatas namakan ajaa, eee gk taunya pasukan kecebong nasik bungkus," komen Edi Sahputra Siregar.
"Masyarakat mana yg mau ngebentengi kpk. Jangan2 masyarakan pendukung presiden kodok. Kpk bukan lembaga yg bersih kok. KPK tidak berani membuka fakta sebenarnya. Kasus masih pilih pilih tebang bukan tebang pilih. Kalau dibuka semua pemain di e-ktp itu PDIP semua. Terus gimana kasus sumber waras, dilempar kelembaga hukum lain kan. Sdhlah ..... apanya yg mau di save," ujar Adam Djohar Tanjung.
"Enak saja mengaku sebagai masyarakat sipil, saya gak tu, andai saja semua masyarakat sipil di polling suara, mungkin banyak yg mendukung hak angket, Krn bagi masyarakat yg sadar thdp kerja kpk, mempunyai pendapat yg sama dgn sebagian perwakilannya di DPR...., Kasus ecek2 ditangani, korupsi besar2an cendrung dibiarkan dan dilindungi...Ayo wakil kami jgn gentar kami sebagian masyarakat yg sangat mendukung keputusan wakil kami yg ada di DPR.." kata Ahmadi Didit.
"Menolak hak angket DPR, berarti membumkam kasus2 besar yg belum terungkap, Rmh sakit sumber waras, bus trans jakarta, E KTP, dan msih banyak lgi yg blm terungkap, hak angket justru ingin memperbaiki kinerja KPK, bkn untuk menkerdilkan," komen Dave.
"KPK pengurus saat ini kinerjanya sangat2 memprihatinkan...jauh dari harapan....bubarkan saja pengurus yg sekarang....ganti sama yg bener2 niat membrantas mega korupsi....jangan brani nya cuma sama yg recehan....kemahalan biaya operasionalnya," ujar Asepsaefullah.
"Nih masyarakat sipil yang mana DPR melaksanakan amanah konstitusi yang pakai anggaran negara harus siap diawasi dan diaudit, kalau gak berani hadir di pansus berarti ada yang disembunyikan," komen Jhonno Nuswantoro.
"Sekarang beda eranya, banyak yg mendukung KPK skrg orang2nya yg dekat dgn kubu pemerintah, lihatlah wajah2 mereka, kalau era yg dulu ketika KPK dikriminalisasi maka yg kelihatan mendukung itu adl rakyat dgn gegap gempita, bener2 the real rakyat Indonesia," kata Hilman Arief.
"Masyarakat mana yg akan bentengi KPK, kpk skrang udah berubah derastis cara kerjanya waktu Abraham samad di lengserkan," timpal Arman Bulu.
"PARA KECEBONG TAKUT AMAT SAMA PANSUS DPR... TAKUT BOROK KPK TERBONGKAR YA..??
GAK USAH FITNAH SANA FITNAH SINI..
TIDAK PERLU TAKUT DI POLITISIR KARENA PANSUS NYA DI LAKUKAN TERBUKA DAN DAPAT DI SAKSIKAN SELURUH RAKYAT INDONESIA..
BIAR RAKYAT YG MENONTON DAN MENILAI SENDIRI DALAM PANSUS TERBUKA ITU, SIAPA SEBENARNYA PENJAHAT DI NEGRI INI..
KPK ATAU DPR..!!" komen telak Mimie Silver.
"ORANG GOBLOK...KOALISI MASYARAKAT SIPIL...!!! LISTRIK NAIK LOH PADA DIEM AJA LOH BANGSAT...!!!" ujar Muhammad Yusuf.
