Instruksi Presiden Jokowi untuk menggunakan Dana Haji diinvestasikan untuk membangun infrastruktur mendapat penolakan luas.
Bahkan Jokowi mendapat PETISI yang menolak Dana Haji digunakan untuk infrastruktur.
Mempetisi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
"Kami TIDAK RELA pemerintah menggunakan DANA HAJI untuk investasi dan infrastruktur!"
"Ingat, jamaah itu menyetorkan dananya dengan SATU niat, menunaikan ibadah. Tidak yang lain. Tidak investasi, tidak pula dipinjam atau lainnya. Artinya, jika tidak ada ijin, maka dana tersebut HARAM untuk digunakan selain untuk keperluan ibadah (haji atau umrah). Apakah negeri ini mau dibangun oleh dana haram? Walau konon hasil investasi ini pun diperuntukkan untuk tambahan fasilitas jamaah haji, apakah kemudian calon jamaah haji mau mendapatkan fasilitas dari dana haram? Bertamu ke rumah-Nya dengan harta yang terkotori harta haram apakah tidak memalukan?"
"Jika tetap memaksa, silakan saja. Tunggulah balasan 'Tuan Rumah' kepada 'perantara tamu-Nya'...
Atau apakah memang rezim ini sudah tidak takut lagi dengan Allah Yang Maha Perkasa dan Kuasa?"
"Walaupun dengan resiko penjadualan ulang, saya lebih baik menarik semua biaya ibadah haji yang telah disetorkan dan menyetorkannya kembali setelah rezim ini berakhir. Asalkan dana hajinya betul-betul terjaga kesucian sumber dan peruntukkannya. Sekali lagi, jika pemerintah tetap memaksa, TARIK SEMUA BIAYA HAJI! Dan medaftar kembali saja setelah rezim ini berganti!"
Demikian bunyi petisi di situs change.org yang diinisiasi Azzam Izzulhaq.
Petisi yang baru diposting kemarin 28 Juli 2017 ini sudah mendapat 8451 dukungan tanda tangan.
Link: https://www.change.org/p/joko-widodo-kami-umat-islam-tidak-rela-pemerintah-atau-pihak-mana-pun-menggunakan-dana-haji
