[PORTAL-ISLAM.ID] Massa yang tergabung dalam Aliansi Ormas dan Umat Islam se-Jabodetabek menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 18 Jul 2017. Aksi ini digelar menuntut pencabutan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dianggap sebagai tindakan represif, otoriter dan anti Islam.
Peserta aksi menilai Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas adalah pintu kediktatoran baru.
“Kita kumpul siang ini untuk menolak Perppu ormas, karena Perppu itu memiliki banyak sekali kecacatan,” ujar KH. Abdurrahman dari Majelis Dzikir Rabitul Hadad Jakarta Timur di awal acara, 18 Juli 2017.
Aksi yang dimulai pukul 13.30 ini diikuti oleh sekitar 20 ribu massa umat Islam dari 32 ormas di Jabodetabek, diantaranya Forum Mubaligh Bekasi, Gema Pembebasan, HMI MPO, BKLDK, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam Indonesia, Fortopps, 1.000 Advokad Pembela Ulama Aktivis dan Ormas Islam, Pesantren dan Mahasiswa UI, Ma’had UIN, Daarul Muhawid, Majelis Taqlim Al Muhajirin Kebal,Majelis Kajian Musholla Zadul Ma’ad Tebet, Aliansi Pemuda Islam bekasi (API), Forum Peduli Syariah, 1000 advokad pembela umat Islam, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia, Gerakan Mahasiswa Pembebasan, Pelajar Islam Indonesia, Pemuda Muslim Bekasi, Relawan Al-Maidah 51 dan lain-lain.
Cuaca kondisi tidak ada terik yang menyengat, sehingga para massa begitu semangat (semangat) saat para orator menyampaikan orasinya di atas mobil komando hingga selesai.
Pada pukul 15:46 massa diajak untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh KH. Yasin Muthohar. Massa jatuh dalam kekhusyuan dan mengaminkan apa yang didoakan oleh KH. Yasin Muthohar.
Aksi berjalan dengan damai dan tertib, tidak ada provokasi di tengah-tengah massa. Sehingga sekitar pukul 16:00 massa membubarkan diri masing-masing sembari dipandu oleh orator di atas mobil komando.
Mereka menuntut Pemerintah agar mencabut Perppu No.2 Tahun 2017 karena dinilai sebagai rezim diktator. Serta membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan : Tolak Perppu Ormas, Tolak Rezim Represif anti Islam, Aksi Damai Tolak Perpu Ormas Jalan Pintas Rezim Diktator, Pembubaran HTI Dibentuk Kezhaliman Rezim Represif Anti Islam, dan Perppu Ormas Kriminalisasikan Ajaran Islam.
Sementara itu dari informasi yang dihimpun di lapangan ada beberapa pernyataan sikap massa, di antaranya
1. Dari berbagai kajian para ahli hukum antara lain Bapak Maneger Nasution (Komnas HAM) menyimpulkan bahwa Perppu Ormas cacat lahir, substansi, metodologi, pikir dan faham sehingga sangat tidak layak untuk diberlakukan dalam situasi saat ini.
2. Perppu Ormas memiliki latar belakang di mana pada bulan April lalu Menkopolhukam menyatakan akan membubarkan salah satu ormas Islam yaitu HTI, sedangkan 0PM yang makar, PT. Freeport, Asing dan Aseng yg menjarah 86% SDA dibiarkan. Hal ini menjadi bukti pemerintah Jokowi adalah rezim diktator, represifdan otoriter anti Islam.
3. Dengan meneliti pasal demi pasal yang terdapat dalam Perppu Ormas dapat disimpulkan bahwa Perppu Ormas adalah jalan pintas bagi pemerintahan Jokowi menuju rezim diktator, karena Perppu Ormas telah menutupjalan diskusi dan pembelaan bagi pihak yang dituduh oleh pemerintah secara subjektif tanpa proses pengadilan.
4. Perppu Ormas menimbulkan tindakan diktator (kesewenang-wenangan) yang jauh lebih kejam dari penjajahan Belanda, orde lama dan orde baru, karena pemerintah akan mudah menangkap lawan politik atau pihak yg kritis dg pemerintah dengan hukuman seumur hidup, atau paling ringan 5 th dan paling lama 20 tahun.
5. Nampak jelas latar belakang munculnya Perppu Ormas adalah politik balas dendam atas kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI dan kekhawatiran kekalahan partai pendukung Rezim Jokowi dalam Pilkada serentak dan Pilpres yang akan datang, dapat disimpulkan Perppu Ormas adalah bentuk politik balas dendam yang sangat kotor, bertentangan dengan UUD 4S dan tindakan anti Pancasila dari dari Rezim Jokowi dan partai pendukungnya.
6. Mempertimbangkan seluruh hal di atas, kami aliansi ormas dan umat Islam jabodetabek bersama para Ulama, Habaib, Tokoh, aktivis, ormas Islam dan seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia belsatu meminta agar Presiden membatalkan Perppu Ormas, kalau tuntutan kami tidak di penuhi, maka kami bersama para Ulama, Habaib, Tokoh, aktivis bersatu menyeru kaum muslimin di seluruh tanah agar tidak memilih partai, bupati, gubernur dan presiden yg menerbitkan dan mendukung Perpu ormas yang isinya sangat represif, otoriter dan anti Islam.
Berikut videonya.
