Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.
Link: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/03/154128926/pemerintah.targetkan.pemindahan.ibu.kota.dimulai.2018
***
Namun sepertinya Wapres JK kurang sependapat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta masih butuh kajian panjang. Bukan hanya sekali atau dua kali penelitian.
JK menuturkan bahwa kajian untuk pemindahan ibu kota negara itu dilakukan secara bertahap. Bahkan dilakukan dilakukan secara berlapi-lapis.
"Tidak hanya selesai dalam satu kali kajian saja. Kajiannya itu bertingkat-tingkat," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa (4/7).
Dia menuturkan memang sudah ada kajian pendahuluan yang telah selesai. Tapi, hal itu harus dilengkapi lagi dengan kajian-kajian lain.
"Ada kajian bagaimana pembangunannya yang jelas, macam-macam," imbuh dia. "Kalau tahun ini mungkin proposal lah," tambah dia.
Wacana pemindahan ibu kota itu sebelumnya juga pernah mengemuka pada April lalu.
Jakarta dinilai terlalu sesak dan diperlukan kota lain. Salah satu alternatif yang muncul adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Pada saat wacana itu muncul, JK menanggapi bahwa pemindahan ibu kota itu bukan hal yang gampang. Tidak semudah membalikan tangan.
Misalnya untuk mengatur pegawai pusat yang jumlahnya mencapai 800 ribu orang. Perlu dipikirkan mulai dari kantor, tempat tinggal, hingga sarana pendukung seperti sekolah anak dan lainnya.
Link: http://www.jawapos.com/read/2017/07/04/141970/wapres-jk-beberkan-hasil-kajian-pemindahan-ibu-kota
***
Sementara itu netizen makin penasaran dan bertanya apakah pemindahan ibukota DKI Jakarta karena "jagoan" Istana kalah dalam Pilkada kemarin.
Apalagi kalau ditarget 2018, padahal warga DKI baru saja bergembira dengan terpilihnya gubernur wakil gubernur muslim Anies-Sandi dimana nuansa Islam kembali sejuk dan mekar di ibukota negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.
Sementara pengamat Ekonomi Sigid Kusumowidagdo mengemukakan:
"INI PROYEK YANG TIDAK ADA URGENSINYA, MEMBUANG-BUANG DANA KETKA DEFISIT ANGGARAN NEGARA SEDANG MENINGKAT. IDE YANG TIDAK RASIONAL. KENAPA DANANYA TIDAK DIGUNAKAN PEMBANGUNAN DESA-DESA YANG ANGGARANNYA MULAI DIPOTONG, DAMPAKNYA LEBIH BAIK UNTUK KEBANYAKAN RAKYAT. INI ADALAH PEMBOROSAN UANG NEGARA."
