[PORTAL-ISLAM.ID] Hanya dalam waktu sepekan, mata publik terbuka lebar akan wajah asli rezim Jokowi.
Diawali dengan penusukan dan penyerangan brutal terhadap Hermansyah, ahli IT yang menjadi saksi ahli kasus chat pribadi Habib Rizieq dan Firza Husen, pada Ahad 9 Juli 2017.
Hermansyah yang dengan berani menyebut bahwa chat yang dijadikan barang bukti oleh poliai adalah hoax alias palsu, kini tergolek di RSPAD dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuh.
Tak hanya itu, Hermansyah dan istrinya pun kini tengah mengalami pembunuhan karakter yang teramat keji. (link: http://www.portal-islam.id/2017/07/biadab-hermansyah-dibacok-kini-istrinya.html )
Sementara, para pelaku penyerangan tersebut, atas nama humanisme, mendapat jamuan dari pihak kepolisian. (link: http://www.portal-islam.id/2017/07/polri-kapolda-makan-bareng-pembacok.html )
Kedua, publik digegerkan dengan ditandatanganinya Perppu No 2 Tahun 2017 yang isinya antara lain tentang pembubaran ormas yang dipandang anti Pancasila dan UUD 1945, juga mengatur bahwa pembubaran ormas tersebut tidak melalui mekanisme pengadilan. (link: http://www.portal-islam.id/2017/07/ngeri-tak-cuma-soal-hti-prof-yusril.html )
Untuk penerbitan Perppu ini, ahli hukum tata negara dan mantan Menkumham Prof. Yusril Ihza Mahendra telah berteriak lantang bahwa keberadaan Perppu ini lebih parah daripada jaman penjajahan Belanda, Orde Lama dan Orde Baru!
Dengan kata lain, Perppu ini diterbitkan oleh rezim tiran.
Berikutnya, publik dikejutkan dengan pemblokiran aplikasi Telegram yang diikuti ancaman penutupan seluruh media sosial oleh Kemenkominfo. (link: http://www.portal-islam.id/2017/07/resmi-blokir-aplikasi-telegram-ini.html )
Dulu, di era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, ketika Menkominfo Tifatul Sembiring memblokir situs porno dan situs yang dicurigai terafiliasi dengan gerakan terorisme, publik ramai menghujat Menteri yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Berbagai kata kotor terlontar dari pengguna media sosial mengiringi langkah Menteri Tifatul memblokir situs-situs tersebut dan mencanangkan gerakan internet sehat.
Namun tak sekalipun baik Tifatul Sembiring maupun Presiden SBY mewacanakan penutupan media sosial.
Publik dulu sempat ditakut-takuti bahwa sebagai anggota militer, SBY akan memerintah dengan tangan besi dan akan cenderung bersikap tiran dan menindas.
Nyatanya? Nafas kebebasan demokrasi justru bisa dihirup lega pada era SBY.
Pada 2014, publik ditakut-takuti oleh pendukung Jokowi, salah satunya Wanda Hamidah. Dengan latar belakang militer, Prabowo pasti akan menjadi seorang tiran. Sementara Jokowi hanya rakyat biasa yang sederhana, lugu, dan merakyat. Sehingga tak mungkin menjadi penguasa dzalim.
Kini, semua mata terbuka lebar. Baik pendukung Jokowi yang waras, maupun pendukung kelompok oposisi, menyadari bahwa rezim Jokowi telah berubah menjadi rezim yang otoriter dan tiran.
Menjadi waras, baik mendukung Jokowi atau tidak, berarti menentang segala bentuk penguasa tiran, sesederhana dan semerakyat apapun wajahnya.
