(by Sidrotun Naim)
Pada saat Pak Walikota "menerima" pinangan partai Nasdem untuk deklarasi, tentu itu keputusan terbaik, dalam perspektif beliau. Benar pada saat itu. Yang saya tidak tahu, apakah beliau putuskan sendiri, atau berkonsultasi dengan 5-7 orang dengan pandangan berbeda dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam framework "Adaptive Leadership" yang dikembangkan Profesor Ronald Heifetz, mentor saya dari KennedySchool, salah satu disiplin yang ketat dipraktekkan adalah "on the balcony" dan "on the dance floor". Mengambil metafor dansa, kalau mau punya view yang lebih luas, maka berhenti berdansa. Naik ke balkon, lihatlah bagaimana orang lain berdansa, seluruh ruangan, dan apakah ketika tadi kita berdansa melewatkan, tidak "aware" siapa saja yang ada di lantai dansa.
Tapi, berada di balkon tidak boleh lama-lama. Harus turun ke lantai dansa lagi untuk beraksi. Kalau Anda datang ke pesta dansa tapi hanua mau lihat-lihat, itu namanya work avoidance. Kebanyakan mikir, tidak mau aksi.
Hampir empat bulan sejak deklarasi dukungan nasdem ke RK. Ini analisa saya sebagai observer. Perlu saya tegaskan karena sebagian dari Anda mengira saya ini tim RK atau sejenisnya.
1. Timing (waktu). Tidak ada urgensi bagi RK untuk deklarasi secepat tanggal 19 Maret. Kalau nasdem memang tulus dan tidak melirik kandidat lain, adalah sebuah "pertanyaan" mengapa mencuri start. RK punya pilihan untuk negosiasi, sebagaimana pengakuannya sendiri, bahwa ke PKS goodbye berhubung akan mengusung kader, ke Gerindra goodbye karena diminta menjadi kader. Hal yang sama berlaku untuk tawaran nasdem. Tidak ada paksaan untuk meng-iya-kan secepat itu.
2. Jumlah kursi nasdem itu "hanya" lima di DPRD Jabar. Untuk pilgub, butuh minimal 20. Artinya, nasdem hanya punya modal seperempat. Demi yang seperempat ini, RK mengambil risiko tidak mampu menggalang 3/4 alias 15 kursi.
3. Lima belas kursi dari satu partai, hanya dimiliki oleh PDIP (20) dan Golkar (17). Padahal, dalam beberapa kali wawancara, RK menyebut bahwa ibu kandungnya "keberatan", kurang/tidak ridha kalau dengan PDIP. Alternatif terakhir. Artinya, peluang riil RK itu hanya Golkar-Nasdem. Artinya, RK harus berduet dengan Dedi Mulyadi. Dua-duanya, secara langsung tak langsung, hanya mau nomer satu, karena nomer dua "ban serep" hanya kalau nomer satu berhalangan. Tidak ada matahari kembar. Dedi Mulyadi bukan hanya sudah menjabat dua periode sebagai Bupati Purwakarta (RK baru satu periode di Bandung). Dedi Mulyadi juga ketua Golkar Jawa Barat. Kalaupun DPP Golkar pada akhirnya join dengan nasdem dan lebih memilih RK (karena popularitas dan elektabilitas), tanpa Dedi Mulyadi, mesin Golkar tidak akan berjalan. Berharap pada mesin nasdem????
4. Konstelasi teranyar di tingkat nasional dan komunikasi parpol di Jabar. Ada indikasi Demokrat - PKS - Gerindra - PAN merapat. Dengan format ini, Deddy Mizwar (salah seorang pendiri Demokrat) berpeluang menjadi cagub, dengan cawagub Akhmad Syaikhu (Ketua DPW PKS Jabar) atau Mulyadi (ketua DPD Gerindra Jabar). Ada nama Bu Netty. Tapi, kalau Pak Aher ingin lanjut di pentas nasional, menjadi tokoh Sunda yang diperhitungkan, maka fokus saja, tidak perlu serakah. Citra lebih baik. Tidak perlu istri jadi cawagub, meski secara infrastruktur menguntungkan. Saya perlu beri catatan, bahwa Ibu Netty adalah pemimpin kompeten, jika Anda gali jejak rekamnya. Sepuluh tahun menjadi ibu gubernur, dan doktor di bidang ilmu politik adalah modal yang cukup. Ibu Ainun Habibie dapat dijadikan contoh, bahwa mengsupport penuh karier suami juga adalah pencapaian bersama.
5. Partai-partai tengah PPP dan PKB akan bergabung dengan yang peluang menang. Jakarta adalah pelajaran.
Lima poin di atas saya tuliskan bukan untuk meratapi keputusan RK dengan nasdem, yang ternyata justru membuat partai-partai lain menjaga jarak. Adaptive Leadership justru "mencari celah" untuk memperbaiki keputusan terburu-buru yang sudah lewat. Setelah diagnosis seakurat dan sepresisi mungkin (ada tools tersendiri), disusunlah alternative actions. Tidak ada istilah jalan buntu. RK memiliki popularitas cukup tinggi dan elektabilitas tertinggi. Modalnya cukup. Jika ada salah langkah, masih cukup waktu untuk membuat alternatif. Daftar pilihan detailnya seperti apa sehingga bisa dicoba 1-2, tidak gratis, hehehe.
Pilkada harus menjadi kompetisi kandidat-kandidat terbaik. Kalau ada kandidat dengan potensi baik, tapi partai pengusungnya keropos, peluang mengecil. Lebih tragis lagi, ada kandidat kuat yang justru tidak terjaring. Di pilkada DKI, sosok yang secara terbuka berani maju melawan Ahok adalah Yusril. Setelah itu, orang mulai percaya dan berani bahwa melawan Ahok itu mungkin. Sebelumnya, seperti tidak mungkin.
Satu lagi. Hanya RK yang tahu alasan sesungguhnya menolak jadi kader Gerindra tahun ini. Jika mengiyakan, maka RK adalah cagub. Yang diucapkan, misal karena PNS (padahal dengan UU yang baru, kalau nyagub harus mundur dari PNS, dari partai manapun bahkan independen). Alasan ini menjadi tidak relevan. Alasan lain, belum waktunya (tanpa ada ancer2 waktu yang pas kapan). Kalau mau jadi kader partai apapun, sekarang lah waktu yang tepat, 7 tahun ke 2024.
Alasan implisit, karena kemungkinan RK berimajinasi bahwa jika menjadi kader Gerindra, artinya mendukung Prabowo dan "melawan" Jokowi di 2019. Di sini, lagi-lagi kalau target besar di 2024, imajinasi seperti ini keliru. Tidak sedikit kepala daerah sekarang yang dari partai non pemerintah. Misal, gubernur Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dll. Relasi kepala negara - kepala daerah, tentu ada aturan. Walaupun komunikasi lebih mudah kalau satu perahu, beda perahu bukan hambatan. Mau Presiden Jokowi, Prabowo, keduanya gabung jadi pres-wapres, atau non mereka berdua di 2019, gubernur Jabar otoritasnya tidak berubah.
Jika RK lebih berhati-hati, teliti dalam diagnosa kondisi kekinian, target 2018-2019, dan anggap 2024 (Pilpres), penting baginya untuk mengamankan 2018. Kalau jelas titah Ibunda "tidak" untuk merah, dengan kuning ada sosok yang "lebih berhak", "melepeh" dua partai yang mengusung di pilwalkot, maka berimajinasi mengumpulkan partai menengah tidaklah strategis. RK mengaku hutangnya ke Gerindra lunas karena di pilpres 2014, Prabowo menang telak di Bandung. Hanya di satu kecamatan kalah. Dengan demografi Bandung dan komposisi DPRD Kota, klaim lunas hutang agak berlebihan. Bukan hanya di Bandung, Prabowo Hatta menang di Jabar. Faktor Aher sebagai ketua tim pemenangan Jabar, lebih menonjol karena Aher menggerakkan mesin dan representasi tak terbantahkan dari PKS. Di medsos, RK juga pernah berkomentar di status Radhar Tri Baskoro, bahwa dia membantu "operasional" Gerindra Bandung. Komentar di publik yang tidak perlu, meski dapat dimaklumi karena waktu itu diserang kiri-kanan. Saya lebih penasaran, bagaimana RK "membayar lunas" tiket dari PKS di 2013. Tanpa Gerindra, tahun itu PKS bisa mengusung sendirian. Tentu bisa saja dijawab, "PKS kan dapat wakil." Padahal, tiket itu untuk berdua.
Pilkada Jabar adalah pembuktian kata-kata tentang ridha orang tua, tentang apakah mungkin Tom n Jerry kerja bareng. Tom n Jerry saling mengintai, tapi saling merindu.
Saya tetap meyakini, status di foto yang saya tulis tiga tahun yang lalu masih berlaku. Probabilitas menaik, tergantung langkah RK jangka pendek dan menengah.
Tolong digarisbawahi, saya berusaha memberikan pandangan objektif. Bukan nyinyir. Kalau saya simpulkan deklarasi nasdem itu terburu-buru, tidak ada hubungan sama sekali dengan nyinyir tentang "pendukung Ahok", "metrotipu", dll. Kalau mau komentar, tolong jangan nyinyir ya.
Mengamankan sesuatu yang kecil (nasdem), dengan harapan bisa menarik gerbong yang lebih besar, atau menaikkan risiko kehilangan yang besar, dalam prinsip pengambilan keputusan adalah sesuatu yang keliru. Apalagi, RK tidak "berhutang" apapun ke nasdem. Nekat, ambil risiko itu boleh, tapi bisa dimodelkan dulu dengan hati-hati. Semua variabel masuk, sehingga risiko meleset lebih kecil karena memang selalu ada faktor di luar kendali. Tapi, kalau ada yang berpendapat bahwa dalam situasi apapun, pengambilan keputusan tidak perlu dimodelkan dulu secara hati-hati, Anda menyia-nyiakan studi matematik dan perilaku manusia dan sistem!
Selamat berjuang Pak Wali. Saya mrngambil posisi observer "on the dance floor". Tentu sebagai yang sedang berdansa, Anda punya pandangan yang berbeda, dan lebih capek. Bola masih menggelinding. Segala sesuatu masih dinamis, tapi tingkatnya berbeda seiring waktu. Selamat berdansa, atau main bola. Penonton dan komentator memang berisik. Tapi ada yang tulus dan objektif. Supaya ada perspektif lain. Jangan berharap Demokrat mau mimpin koalisi baru seperti di DKI, untuk mengusung Anda. Jangan dengarkan kalau ada yang melempar imajinasi ini. Sang Raja punya Putera Mahkota. Beliau sudah punya pola, lebih baik abstain, atau katrol putera mahkota. Demokrat mendukung Pak Wali itu ibarat membesarkan anak macan untuk melawan putera mahkota di kemudian hari. Politik memang babak per babak. Tapi bagi yang target utama di 2024, maka antara 2017-2024 tidak akan sengaja blunder. Sang Raja ga terlalu peduli partainya aman atau tidak, macet atau moncer. Yang penting, putera mahkota aman. Lha wong dulu beliau jadi Raja juga bikin perahunya cukup setahun sblmnya.***
__
*dari fb penulis
