[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 60 miliar dalam alokasi tahun anggaran 2018 kepada Badan Anggaran DPR.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, dalam rapat Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 bersama Badan Anggaran DPR, Kamis (8/6).
"Kami mengusulkan penambahan anggaran Rp 60 miliar untuk pemantapan bela negara, penegakan dan kepastian hukum," ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).
Adapun tambahan Rp 60 miliar itu untuk mendukung program-program prioritas Kemenko Polhukam 2018, sisanya program reguler. Salah satu tambahan anggaran adalah untuk penanganan ormas yang tidak sesuai ideologi pancasila.
Berikut rincian usulan tambahan pagu anggaran Kemenko Polhukam 2018, sebesar Rp 60 miliar:
1. Koordinasi pemberantasan penyelundupan Rp 5,5 miliar.
2. Koordinasi relokasi lapas Rp 6 miliar.
3. Koordinasi kerukunan nasiona Rp 7 miliar.
4. Koordinasi pembentukan pusat penanganan krisis nasional Rp 6,5 miliar.
5. Koordinasi pemerataan kekuatan TNI Rp 6 miliar.
6. Koordinasi revisi RUU Terorisme Rp 6,5 miliar.
7. Koordinasi gerakan Indonesia tertib Rp 6 miliar.
8. Satgas propaganda agitasi Rp 6 miliar.
9. Koordinasi revitalisasi dewan ketahanan nasional Rp 7,5 miliar.
10. Koordinasi penanganan ormas yang tidak sesuai ideologi pancasila Rp 6 miliar.
***
RI utang makin meningkat, terus dipakai buat seperti ini.
Kalau kamu anggota DPR, setuju gak dengan Anggaran ini?
Kira-kira mana yang prioritas? Mana yang harus dicoret?
Atau menurut Anda, duit segitu lebih manfaat buat apa?
Kan sebenarnya itu juga uang rakyat. Utang negara juga yang nanggung rakyat.
