[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) akhirnya mengungkapkan alasan pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Raya Idul Fitri, Ahad 25 Juni 2017 lalu.
Ia mengatakan bahwa pertemuan GNPF MUI dan Jokowi demi Indonesia yang kuat.
"Kita ingin Indonesia damai, bersatu, Indonesia kuat, Indonesia berdaulat dan kita ingin agar Indonesia tidak perang saudara dan tidak diperalat oleh yang ingin Indonesia pecah dan itu cita-cita kita bersama kembali ke NKRI yang utuh seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa ini," kata Bachtiar Nasir dalam konferensi pers di Ar-Rahman Qur'anic Learning (AQL) Islamic Center Jakarta, Selasa, 27 Juni 2017.
"Kita ingin menyampaikan pesan dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahim, membuka hati dan membuka diri untuk menerima masukan-masukan," tambah UBN.
Meski dialog terbuka, tapi tidak menutup kemungkinan GNPF-MUI dapat melakukan aksi turun ke jalan lagi.
"Semua elemen bangsa kalau ingin menyelesaikan masalah dapat berdialog, kalau ke depan kalau ada hal-hal yang diperlukan entah mahasiswa atau siapapun (melakukan aksi) kalau yang dilakukan sesuai dengan demokrasi tidak akan ada apa-apa dengan dialog tetap berjalan," kata Bachtiar.
Juru Bicara FPI, Munarman menyatakan, dialog antara GNPF-MUI dengan Presiden Joko Widodo adalah hal yang lumrah.
"Dialog terjadi karena ada kesenjangan informasi kedua belah pihak, kalau tidak ada kesenjangan tidak ada dialog. Ini proses menyamakan informasi," kata Munarman.
Namun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah GNPF-MUI yang masih harus dikerjakan.
"Masih banyak PR yang perlu dikomunikasikan karena ada kesenjangan persepsi, jadi jangan sampai ada ini semacam pengawalan perkara kalau pengawalan namanya tugas tim advokasi. GNPF menampung aspirasi umat untuk disampaikan dalam kesempatan pertama dialog yang bersifat makro dan ada pertemuan pendahuluan yagn bersifat mikro, detailnya biarlah tim yang mengomunikasikan," kata Munarman.
Sehingga, ia menegaskan bahwa GNPF-MUI tetap melakukan pengawalan terhadap kasus-kasus yang menjerat ulama.
"GNPF-MUI tetap akan di barisan terdepan membela dan mengawal semua persoalan-persoalan yang menimpa umat Islam, apapun itu. Itu posisi GNPF. Tidak ada GNPF meninggalkan mereka, tim kami masih bekerja terutama memprioritaskan perkara-perkara yang sudah terjadi, tidak perlu sebut kasusnya tapi kami yakinkan GNPF berdiri untuk membela dan mengawal perkara-perkara itu, tidak ada istilah meninggalkan," tegas Munarman.
Lebih lanjut, Bachtiar juga menyatakan, belum ada rencana untuk meresmikan GNPF-MUI dalam suatu organisasi.
"GNPF belum berencana untuk jadi organgisai legal, belum kami rapatkan detail, tapi GNPF berkewajiban mengawal semua kasus yang terkait dengan Aksi Bela Islam," tutup UBN.
