MELURUSKAN PENCITRAAN
Polemik Jalan Tol, Skenario Memberangus Cetak Tangan SBY?
(Pegiat Gerakan Indonesia Emas 2045)
Tersentak saya membaca berita di satu media darling, perihal perbandingan jalan tol sejak era Soeharto hingga Jokowi. Pasalnya, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU-PR) Endra Saleh Admawidjaja secara tersirat menegaskan pembangunan jalan tol di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah jauh dari Jokowi.
Endra menegaskan, selama dua periode menjabat (10 tahun), SBY membangun jalan tol sepanjang 212 km. Sebaliknya, belum genap tiga tahun menjabat, Jokowi telah mengoperasionalkan 176 km jalan tol, dan diperkirakan hingga akhir 2017 nanti bakal ada total tambahan 568 km jalan tol di era Jokowi.
Luarbiasa! Tetapi apa mungkin? Bagaimana bisa pencapaian 10 tahun kalah jauh dari 3 tahun pemerintahan? Nalar saya menolak informasi ini. Maka saya putuskan untuk berselancar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lantas, saya mengasumsikan ada dua hal besar yang sebenarnya terjadi.
(1) Pertama, besar kemungkinan ada miss-informasi yang didapatkan Endra. Pasalnya, data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang disiarkan pada 17 Oktober 2014, dinyatakan secara jelas pembangunan prasarana jalan rentang 2004 sampai 2014 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 5.190 km, di antaranya adalah 4.770 km jalan non tol (jalan nasional) dan 420 km jalan tol.
Lantas, mengapa disebut era pemerintahan SBY hanya terbangun 212 km jalan tol? Mungkinkah panjang jalan tol bisa menyusut dari 420 km pada 2014 menjadi 212 km pada 2017 seperti yang dinyatakan oleh Endra? Besar dugaan saya ini adalah perkara salah data –dan hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di era pemerintahan Jokowi. Kita sama-sama tahu, pemerintahan Jokowi adalah masa kepemimpinan yang amat lemah perkara data, bahkan seringkali jatuh menjadi blunder.
Kita tentu masih ingat pidato “teledor” Jokowi dalam forum bisnis di Hongkong bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang ketiga tertinggi di dunia –yang akhirnya menjadi bahan tertawaan masyarakat internasional. Atau kehebohan Perpres No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2010 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan, yang ketika publik memprotes dijawab Jokowi: I don’t read what I sign. Ada pula polemik Arcandra Tahar yang diangkat sebagai Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kendati masih berstatus dwi kewarganegaraan. Atau perkara remeh-temeh seperti kasus salah ketik nama lembaga negara hingga prasasti peresmian proyek yang ditandatangi Presiden.
Rentetan kecolongan ini menggambarkan betapa lemahnya pemerintahan Jokowi dalam mengolah data dan informasi. Bandingkan dengan pemerintahan SBY, di mana kasus-kasus “recehan” begini tidak pernah terjadi. Sebab, SBY amat tegas perkara data dan informasi. Logika SBY kira-kira begini: bagaimana hendak membangun proyek mercusuar, jika perkara data saja sudah salah?
(2) Kedua, ada data dan informasi yang disembunyikan oleh Kemen PU-PR. Pasalnya, Endra sendiri menyebut : di era Presiden Jokowi, dalam tiga tahun hingga tahun ini ada 176 km jalan tol yang beroperasi… Apa maksud “beroperasi” ini? Apakah artinya diresmikan? Jika begitu, berpotensi besar proyek-proyek jalan tol itu sudah dirintis di era SBY, tetapi diresmikan di era Jokowi.
Pasalnya, pada periode kedua pemerintahannya, SBY memang mengebut poyek infrastruktur. Ambil contoh mega proyek jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km. Kebijakan pemerintah ini ditetapkan dalam Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Proyek ini termasuk dalam Master Plan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disusun pemerintahan SBY pada tahun 2011.
Rencananya, proyek jalan tol Trans Sumatera ini akan memiliki empat koridor, yakni : Lampung, Palembang, Pekanbaru, Medan, dan Banda Aceh sepanjang 460 km (koridor I), Palembang-Bengkulu (koridor II), Pekanbaru-Padang (koridor III) dan Medan-Sibolga (koridor IV).
Lalu, seusai masa pemerintahan SBY, setiap tahun kita saksikan Jokowi meresmikan sepotong demi sepotong mega proyek Trans Sumatera ini. Artinya, peresmian Jokowi itu adalah kelanjutan dari mega proyek yang telah diinisiasi, dianggarkan dan mulai dilaksanakan semasa pemerintahan SBY. Jadi, siapa yang sebenarnya paling berjasa dalam pembangunannya?
Begitu pula jalan trans Papua itu. Kendati diklaim oleh pemerintahan Jokowi, Natalius Pigai, putra asli Papua menyebut Presiden Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Dia menegaskan tidak ada pembukaan ruas jalan Trans Papua yang membelah gunung dan bukit, yang ada hanya ruas jalan Wawena-Nduga Papua, itu pun yang dilaksanakan oleh TNI. Saking jengkelnya, Natalia menantang pemerintah untuk membuka road map perencanaan jika memang proyek itu adalah murni inisiasi Jokowi.
Tak perlu dibuka sebenarnya, karena jalan Trans Papua tersebut sejatinya adalah program SBY yang masuk dalam koridor Papua - Maluku yang tertuang dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Publik yang tangkas mengamati gebrakan SBY ini pasti mengetahuinya.
Jelang lengser SBY resmikan 66 proyek MP3EI anyar
https://www.merdeka.com/uang/jelang-lengser-sby-resmikan-66-proyek-mp3ei-anyar.html
Saya yakin, jika ditelisik lebih lanjut, kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es. Sayangnya, Jokowi tidak sekalipun menyebut bahwa proyek-poyek mercusuar yang diresmikannya sudah dirintis di era SBY. Barangkali Jokowi khawatir akan dituding publik sebagai presiden yang tidak memiliki gagasan “apa-apa”. Kerja Jokowi hanya melanjutkan dan meresmikan pekerjaan-pekerjaan SBY yang belum rampung?
Terlepas dari apapun alasannya, saya pikir tidak bijak mendegradasi pencapaian SBY hanya untuk mengejar pencitraan semata. Ini tidak sesusai dengan budaya Indonesia yang menolak tabiat: memadamkan lampu orang lain agar lampu kita lebih terang.
Sungguh tak bijak.
*Sumber: politiktoday.com
