Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mewacanakan agar BUMN menjual aset dalam mendukung program pembangunan infrastruktur dinilai berbahaya, tidak solutif dan cenderung impulsif.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut pernyataan yang dilontarkan di tengah banyaknya persoalan yang membelit berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah ini, akan merepotkan pihak-pihak terkait jika benar-benar dijadikan agenda.
"Bisa-bisa masalah kita jadi makin tumpang tindih," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi RMOL, Selasa (2/5).
Kata Fadli, pernyataan Jokowi bisa diartikan bahwa dana pembangunan infrastruktur dinilai terlampau besar, yakni mencapai Rp 5.500 triliun. Sementara anggaran yang ada hanya bisa menyediakan Rp 1.500 triliun. Artinya, kapasitas keuangan negara terbatas dan hanya bisa menyediakan dana kurang dari 30 persen yang dibutuhkan.
"Ini sebenarnya menjadi ukuran jika selama ini agenda pembangunan infrastruktur pemerintah memang kurang masuk akal. Sangat memaksa dan tak memperhatikan skala prioritas,” urainya.
Wakil ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan tol. Dalam hal ini pemerintah sejak awal pemerintah menyatakan jika prioritas konsesi pembangunan jalan tol pertama-tama akan diberikan kepada swasta dulu, kemudian BUMN, dan jika tak bisa baru menggunakan dana APBN. Dengan demikian, jalan tol memang dijadikan solusi untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam membangun infrastruktur jalan.
“Tapi sebagaimana bisa kita lihat, banyak konsesi yang semula diberikan kepada swasta akhirnya mangkrak, seperti jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), jalan tol Cimanggis-Cibitung, dan tol Bekasi-Kampung Melayu (Becakayu). Tak hanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga pengerjaannya terhambat. Proyek-proyek swasta itu pada akhirnya harus diambil-alih oleh pemerintah,” sambung Fadli
Selama ini, lanjutnya, pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan dan pengusahaan jalan tol saja sudah menyulitkan pemerintah dalam menyusun kebijakan publik yang fair dan transparan.
"Belum lagi ditambah wacana baru (penjualan aset). Apalagi ini, sesudah diambil alih pemerintah, memakan dana APBN, kok begitu selesai akan diberikan kepada swasta lagi urusan pengelolaannya?" tegasnya.
Di tengah situasi itu, sambung Fadli, seharusnya pemerintah merasionalisasi pembangunan infrastruktur, bukan justru menjual aset BUMN.
"Jangan sampai pemerintah selalu mengatakan akselerasi, tapi tak mensinkronkannya dengan kemampuan APBN dan kapasitas BUMN. Ini pola dan gaya manajemen pembangunan yang berbahaya sekali,” pungkasnya.
