[PORTAL-ISLAM] Siang ini, Senin 8 Mei 2017, pemerintah mengumumkan pembubaran ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pemerintah, diwakili oleh Wiranto, menegaskan bahwa sebagai ormas, HTI dianggap terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Seperti sudah 'meramalkan' kebijakan pemerintah untuk membubarkan ormas dengan dalih 'anti Pancasila', komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai beberapa waktu lalu berbicara lantang mengenai pelabelan 'Anti Pancasila' ini
Menurut Pigai, putra Papua yang beragama Katolik ini, pelabelan ormas Islam garis keras dengan stigma anti-Pancasila dan anti-NKRI, adalah cara-cara yang ‘jorok’.
Menurut Natalius, si pemberi label itulah yang justru anti-Pancasila dan tidak pro-NKRI.
“Kalau mereka (ormas Islam, red) konsisten menentang Pancasila, kenapa mereka mengadu ke saya? Saya heran sekali,” kata Natalius, Jumat 5 Mei 2017.
Natalius sendiri sebelumnya menerima aduan dari sejumlah ormas Islam yang merasa mendapatkan tindak kesewenang-wenangan dari pemerintah. Dia menambahkan, pelabelan ini sengaja diberikan oknum penguasa untuk menciptakan stigma negatif di kalangan masyarakat.
“Supaya mereka dikerdilkan. Kalau mempertahankan kekuasaan tapi dengan cara-cara seperti melabeli itu, murahan sekali. Nggak akan bertahan lama, rakyat juga jadi tak percaya,” tutur dia dengan sedikit geram.
Natalius sendiri menduga, pelabelan itu merupakan cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan, lantaran selama ini sejumlah ormas terbilang kritis.
“Daripada melabeli seperti itu, lebih baik bekerja saja, sehingga Nawacita benar-benar dijalankan. Nawacita tentang maritim, tapi pendapatan nasional dari sektor maritim cuma 0,1 persen itu bagaiamana? Jadi kerja begitu baru nambah prestasi,” pungkasnya.
