Referendum Turki yang dilaksanakan 16 April lalu telah memberi kemenangan bagi Erdogan. Walaupun KPU Turki belum mengumumkan hasil resmi, tapi menurut kantor berita negara Anadolu Agency, realcount yang telah selesai 100 persen mengasilkan 51,41 % untuk ‘Evet’ pro referendum dan 48,59% untuk ‘Hayer’ atau menolak referendum.
Erdogan langsung memberi pidato kemenangan “…kita telah berjalan bersama, dengan sistem baru ini, kita akan bersiap-siap melesat…” teriaknya menyemangati masa simpatisan.
Erdogan melihat sistem parlementer Turki sangat mengebiri kinerja pemerintahan. Sistem parlementer Turki adalah warisan panjang sejak Mustafa Kemal dan runtuhnya daulah Ustmaniyyah. Sistem ini memberi wewenang terlalu besar bagi militer untuk mengintervensi pengelolaan pemerintahan ditengah kecilnya wewenang kepala negara: presiden.
Sistem parlementer dinilai Erdogan menciptakan ketidakstabilan, beban ekonomi dan proteksi negara yang lamban seperti berbagai serangan bom dari kelompok bersenjata Kurdi dan ISIS. Secara institusional lembaga kepresidenan tidak punya cukup wewenang untuk mengeksekusi banyak persoalan krusial karena presiden hanya sebagai simbol sedangkan fungsi pemerintahan dikelola oleh perdana menteri.
Kemenangan kubu ‘Yes’ yang dimotori AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) atas ‘No’ yang dimotori MHP (Partai Aksi Nasionalis) akan mengubah performa pemerintahan Turki secara signifikan.
Sistem presidensial Turki yang baru akan memberi wewenang baru presiden seperti memilih para menteri, wakil presiden, dan setengah anggota dari lembaga kehakiman. Juga memberi presiden hak untuk menerbitkan dekrit dan memutuskan status darurat bagi negara. Dan yang terpenting pada situasi transisional seperti ini adalah kewenangan presiden untuk memilih para petinggi militer dan kepolisian.
Referendum ini akan mulai memberi arti dalam pemilu presiden 2019 mendatang. Artinya Erdogan menang, maka ia bisa memimpin Turki hingga dua kali lima masa jabatan sampai 2029. Namun sebelum semua itu terjadi Erdogan harus menghadapi terlebih dahulu tantangan aborsi referendum.
Oposan CHP (Partai Masyarakat Republik) dan HDP (Partai Masyarakat Demokratik) yang pro Kurdi menuntut penghitungan ulang bahkan hingga pembatalan referendum. Tuduhan-tuduhan kesalahan prosedur pemilu dan perdebatan surat suara tidak berstempel yang dianggap valid harus mampu diselesaikan oleh KPU dengan baik. Mereka bahkan akan mengajukan mekanisme hukum melalui ECHR (Pengadilan Eropa dan Konstitusional untuk HAM) untuk menganulir hasil referendum. “Referendum ini akan ditempatkan dalam halaman gelap sejarah Turki…” seperti diuangkap tokoh CHP Bülent Tezcan saat konferensi pers.
Jika Erdogan berhasil melewati titik krusial legitimasi referendum maka Erdogan bersiap memulai babak baru dalam sistem presidensial. Pertama adalah memenangkan pemilu presiden 2019 yang menjadi tujuan utama referendum ini. Karena jika kalah, maka referendum ini menjadi senjata makan tuan bagi Erdogan, dimana rival politik yang menjadi presiden akan menggunakan wewenang baru untuk kontra proyek Erdogan.
Langkah kedua, Erdogan harus bersiap untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh jaringan militer lama yang berkali-kali mengkudeta seniornya Necmettin Erbakan dan juga berupaya mengkudetanya seperti pada kudeta gagal terakhir 15-16 Juli 2016 lalu. Stabilitas keamanan Turki adalah prioritas Erdogan sejak awal kepemimpinannya yang selama ini terlalu sulit dikelola akibat sistem politik parlementer. Sisi keamanan juga yang membuat setiap pemimpin Turki harus selalu menyesuaikan ritme ideologi kepemimpinan dengan selera militer jika tidak mau dikudeta.
Ketiga, Erdogan akan leluasa membangun konsep Turki Baru-nya dengan eksekusi seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Lima kali kemenangan AKP dalam pemilu sejak 2002 dan kemenangan pemilu presiden 2014 sebesar 51,79% mungkin bisa membuatnya berbesar hati atas dukungan rakyat untuk proyek apapun yang ia bawa. Namun hal itu membawa pesan keras bagi rival bubuyutan Turki, yaitu Eropa. Tantangan terbesar Erdogan pasca referendum adalah kekuatan-kekuatan eksternal.
Erdogan memang tidak membawa misi Islam apalagi mengusung ide khilafah dan negara Islam, justru ia menegaskan berkali-kali tentang sekularisme Turki. Tapi proyek pemerintahan Erdogan tidak bisa dipungkuri membangun mimpi ‘the New Ottomans’ yang notabene berkultur Islam, karena sejarah daulah Ustmaniyyah adalah sejarah Islam bukan seperti leluhur Turki Jengiz Khan di Asia Tengah. Inilah mimpi buruk Eropa jika Turki benar-benar menjadi kekuatan global baru dan membawa nilai baru di luar kapitalisme. Apalagi dari sisi ekonomi, geopolitik, demografi dan isu pengungsi saja, Eropa mempunyai cukup alasan untuk khawatir dengan kekuasaan baru Erdogan jika ia menang.
Maka mulailah tekanan Eropa dengan media-media besar mainstream yang menghujam legitimasi referendum Turki dan penciptaan ‘tyrannical image’ pada sistem presidensial. Uni Eropa juga membawa persoalan referendum pada isu kematian demokrasi Turki, walaupun proses referendum sendiri menggunakan perangkat demokrasi dikenal dan dipakai Eropa.
Dalam sebuah pidatonya Erdogan menyampaikan “negara ini telah melaksanakan pemilu yang sangat demokratis, yang jarang kita lihat juga di Eropa…” seperti yang dilansir Aljazeera. Dilain kesempatan Erdogan mengatakan “mentalitas perang salib di barat dan antek-anteknya di tanah air ini telah menyerang kita”.
Akan tetapi, persoalan ini tetap harus bisa dijawab dengan rasional oleh Erdogan untuk dijelaskan pada masyarakat dunia. Jika tidak, Turki akan mendapat ancaman kecaman dunia internasional dengan label yang disematkan sepihak yaitu negara gagal demokrasi, tirani atau sangsi-sangsi ekonomi-politik. Dan seperti biasa, negara-negara lain kemungkinan hanya mengekor sesuai trend media-media internasional.
Tapi lain halnya dengan animo masyarakat di kawasan timur tengah. Menurut Anadolu, masyarakat Azerbaijan, Palestina, Qatar, Pakistan, Masedonia, Saudi, dan Sudan menyambut gembira dan para pemimpinnya memberi ucapan selamat pada kementrian luar negeri Turki.
Oleh karena itu, pasca referendum ini saatnya Turki semakin memperbanyak kawan dan aliansi strategis untuk mencari dukungan jangka panjang terutama dalam bidang ekonomi, keamanan dan pertahanan. Karena ketegangan dengan Jerman dan Belanda dalam beberapa bulan terakhir semakin memanaskan hubungan Turki-Eropa. Jangan sampai Turki dikeroyok dan dibully hanya karena dia dianggap sendiri dan negara lain tidak ada yang peduli.
Muhammad Elvandi, Lc. MA.
Global Policy Analyst, Manchester University
*(opini: Republika, 29 April 07)
