[PORTAL-ISLAM] JAKARTA - Penangkapan Sekjen FUI yang juga Pimpinan Aksi 313, KH Muhammad Al-Khaththat oleh Polda Metro Jaya ditanggapi pedas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Apalagi, penangkapan tersebut karena dalih dugaan makar.
Kata Fahri, pasal makar dalam mengkritik pemerintah sudah hilang. Menghina presiden saja saat ini, bukan merupakan pidana otomatis namun menjadi delik aduan. Tidak bisa lagi seseorang dipidana karena memaki presiden jika presiden sendiri tidak melaporkannya.
"Karena presiden bukan lagi simbol, dia benda hidup. Simbol itu bendera, burung Garuda," tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/3).
Mereka yang diindikasi pidana pun harus berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup dan baru bisa dilayangkan panggilan. Jika dalam panggilan paksa pihak terkait tidak kunjung datang, baru pihak kepolisian melakukan tindakan untuk menangkapnya. Itupun harus membawa surat.
"Kecuali dia bawa parang, bawa senjata yang ditembakan ke atas sambil teriak 'saya mau pergi bunuh presiden', misalnya begitu. Nah itu boleh. Dilumpuhkan juga boleh. Itu namanya tangkap tangan. Alat bukti dan pelaku ada di satu tempat," tutur Fahri.
Karenanya, legislator asal NTB itu tidak sepakat dengan penangkapan para aktivis atau pimpinan FUI. Apalagi dikhawatirkannya, penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya bersifat menakut-nakuti dan hanya untuk diajak negosiasi lalu dilepaskan begitu saja.
"Yang saya takut Khaththat ini dipanggil cuma buat dimarah-marahin 'lu jangan gitu lagi, kita dimarahin sama Bos nih'. Nggak boleh gitu," sebutnya.
Menurut Fahri langkah menculik, memaki-maki, diinterogasi, disiram air, diminta mandi tengah malah, atau kaki tangan dijepit besi, sudah lama ditinggalkan Indonesia. "Sekarang nggak ada lagi yang begituan," serunya.
Kata dia, aksi demonstrasi biasa di dalam negara demokrasi. Kalau negara senyap, itu berada di negara otoriter seperti Korea Utara.
"Tau-tau orang ilang. Anda mau kayak gitu lagi? Saya nggak mau. Kalau Jokowi mau gitu lagi, silakan, saya nggak mau. Dan kalau dia mau kayak gitu, saya lawan dia," tegas Fahri.
Di dalam demokrasi pula, pemerintah maupun pihak kepolisian katanya harus memiliki kuping tebal dengan banyaknya hujatan atau protes yang dilontarkan rakyat. "Kalau kuping tipis jangan hidup di Indonesia. Suruh ke Korea Utara sana. Jadi rakyatnya Kim Jong-un, cocok dia itu. Begitu presiden lewat, tepuk tangan," pungkasnya. (Jawa Pos)
