Oleh: DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.
Doktor Hukum Ketahanan Nasional UNS - Akademisi UNKRIS
Anggota Komisi Hukum MUI Pusat
Kita ketahui bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat dan bahkan berpotensi menimbulkan ancaman terhadap pemeliharaan KAMDAGRI (Keamanan Dalam Negeri). Jika, tuntutan JPU dan pledoi Basuki T. Purnama dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan terjadi perlawanan non-yuridis dari masyarakat luas, kegaduhan-kegaduhan baru tidak dapat dielakkan. Masyarakat akan semakin tidak mempercayai hukum dan penegakan hukum. Di sisi lain, akan tumbuh subur penodaan terhadap agama disebabkan praktik hukum yang tidak berjalan dengan prima. Hukuman ringan apalagi bebas terhadap pelaku penodaan agama sangat bertentangan dengan makna filosofis perlindungan agama.
Terkait dengan tuntutan JPU, penulis berpendapat seyogyanya Majelis Hakim mampu rnengambil posisi yang responsif dan menjatuhkan hukuman dengan progresif. Paradigma hukum progresif sebagaimana diusung oleh almarhun Prof. Satjipto Rahardjo sangat relevan dalam peranan hakim disaat akan memberikan putusan. Hukum progresif menekankan pada kemampuan berpikir kontemporer atau postmodernis, menggeser paradigma hukum yang sangat positivistik. Bagi para penganut hukum progresif, hukum bukanlah sekedar logika semata, tetapi lebih daripada itu "hukum merupakan ilmu sebenarnya" (genuine science).
Kasus Basuki T. Purnama harus dipahami secara holistik bukan parsial. Bukan antara Basuki T. Purnama dengan Majelis Ulama Indonesia dan/atau salah satu Ormas Islam. Kasus ini sangat terkait dengan jaminan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku penodaan agama merupakan satu kesatuan dengan menegakkan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan teori yang memandang "rasa keagamaan" sebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi (gefuhlsschutz theorie). Ketika perlindungan terhadap kepentingan agama dicederai, maka itu sama artinya dengan mencederai konsepsi negara hukum dan pada akhirnya mengancam keutuhan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, sangat diharapkan Majelis Hakim bersikap progresif dalam rnernutuskan perkara aquo, diwujudkan dengan menjatuhkan hukuman di atas tuntutan JPU.
Dalam sejarah penegakan hukum terhadap perkara penodaan agama, tidak pemah ditemui adanya tuntutan selama 1 (satu) tahun, apalagi dengan percobaan. JPU telah keliru menuntut dengan percobaan, karena berada diluar kewenangannya (ultra vires). Kewenangan memutus pidana bersyarat (percobaan) menurut Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP adalah mutlak wewenang hakim, bukan JPU.
Dalam sistem peradilan pidana, hakim diperbolehkan membuat Putusan Ultra Petita (melebihi tuntutan JPU -red), hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Argumentasi yuridis penerapan Putusan Ultra Petita adalah akibat dari ketidaktepatan dan ketidakcermatan JPU dalam merumuskan Surat Tuntutannya. Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, seharusnya JPU menuntut dengan mendasarkan dakwaan alternatif kesatu, yakni Pasal 156a huruf a KUHP, bukan sebaliknya dengan alternatif kedua (Pasal 156 KUHP). Substansi perbuatan pidana lebih mengarah kepada adanya penghinaan kepada Surah Al-Maidah ayat 51 yang oleh terdakwa disebut sebagai "sumber kebohongan", atau setidak-tidaknya digunakan sebagai "alat untuk membohongi dan membodohi" umat Islam, pada khususnya Kepulauan Seribu.
Semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan sejatinya telah memperkuat dakwaan. Ketika pembacaan tuntutan, JPU sama sekali tidak memperkuat dan justru memperlemah dakwaan alternatif pertama.
Hal inilah yang menjadi keyakinan penulis, pada akhirnya Majelis Hakim yang mulia akan menyatakan bahwa dakwaan alternalif kedua (yang dipakai JPU) dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti, dan menyatakan secara sah dan meyakinkan dakwaan alternatif pertama terbukti. Terbukti baik perbuatan maupun kesalahannya dengan tiada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Tuntutan JPU tidak lagi mengikat Majelis Hakim karena Jaksa telah 'salah menerapkan hukum' oleh karenanya akan ada peningkatan terhadap hukuman yang dijatuhkan.***
