[PORTAL-ISLAM] Sebelum kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 putaran kedua digelar, publik disuguhi sebuah "ancaman" dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri.
Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bertugas untuk memenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Terutama bagi kader yang merupakan anggota DPRD, DPR RI, serta menjadi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur.
Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan tiap anggota dewan telah diberikan wilayah pengampuan.
Charles memberi contoh dirinya sendiri, yang memiliki ilayah pengampuan di Kecamatan Kebon Jeruk.
"Jadi saya punya tugas untuk bisa memenangkan (Ahok-Djarot) di Kebon Jeruk," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7 Maret 2017 lalu.
Tak hanya anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta, namun anggota dewan fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia bertugas memenangkan Ahok-Djarot.
Selain itu, PDI-P juga menurunkan kadernya yang menjabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memenangkan Ahok-Djarot.
"Jadi kepala daerah, seperti Bupati dan Wali Kota dari PDI-P datang ke Jakarta, serta pimpinan DPRD untuk bekerja demi kemenangan Ahok-Djarot," kata Charles.
Ada konsekuensi yang akan diterima tiap kader, jika Ahok-Djarot kalah di wilayah pengampuan.
"Jadi itu nanti ada penilaian dari partai dan ibu Ketum (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri). Pastinya ada dan bisa menjadi bahan evaluasi kinerja kader," kata Charles.
Sumber: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/08/megawati-akan-hukum-kader-pdip-jika-ahok-djarot-kalah
-------
Kalahnya Ahok-Djarot bisa dimaknai sebagai menangnya kubu Anies secara strategi dalam merebut hati rakyat kecil.
Namun kekalahan ini bisa juga dimaknai sebagai pembangkangan para kader terhadap perintah Megawati. Benarkah mereka seberani itu?
Munculnya keinginan Megawati untuk "pensiun" sempat memicu spekulasi di kalangan para kader. Hampir semua kader Soekarnois, tentu berharap PDI P dipimpin oleh seorang trah Soekarno.
Namun sebagian yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Megawati, meski malu-malu, menginginkan adanya pembaruan kepemimpinan.
Kini, di tengah krisis kepemimpinan tersebut, PDI P justru dihajar kekalahan bertubi-tubi.
Setelah Ahok-Djarot tersungkur dan tersingkir, PDI P dihantam berbagai kasus yang diperkirakan akan menggerus habis sisa elektabilitas partai berlambang banteng ini.
Tengok saja kekalahan telak PDI P di Banten, disusul munculnya kasus suap yang dialamatkan ke Rano Karno, salah seorang kader PDI P dan disusul kasus mega skandal e-KTP yang siap menjegal 2 gubernur lain asal PDI P, Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey.
Masih berlakukah ancaman Megawati untuk para kader yang tak menangkan Ahok-Djarot?
Jangan lupa, Megawati sendiri "terkunci" dalam kasus BLBI yang segera akan menjadi bulan-bulanan KPK.
Berkaca dari itu semua, tak berlebihan kiranya jika pada 2019 PDI P mendapat "hukuman berat" dari rakyat cilik yang selama ini sudah dikelabui habis-habisan.
Bila saat itu tiba kelak, semua yang terucap dari bibir Megawati, bahkan isak tangisnya pun tak akan memiliki banyak arti lagi.
