Menangkap Angin Populisme di Jakarta
Oleh Eep Saefulloh Fatah*
Dunia, tulis John B Judis, sedang dilanda ledakan populis (The Populist Explosion, 2016). Perkembangan demokrasi kita hari-hari ini, menurut penutur lain, Jan-Werner Müller, dibayang-bayangi oleh gejala populisme di mana-mana (What Is Populism, 2016).
Dalam bentuknya yang paling sederhana, ledakan populis diperlihatkan oleh makin terkaitnya kebijakan atau rencana kebijakan dengan kehendak khalayak atau orang banyak. Popularitas pejabat publik dan politisi pun berhubungan erat dengan kemampuannya menjawab aspirasi publik yang tengah meruyak. Para kandidat dalam pemilihan umum pun meraup sukses elektoral ketika mampu menberi jalan keluar atas persoalan-persoalan yang membelenggu para pemilih dan komunitas-komunitas warga.
Di Jakarta, angin populisme semacam itu sesungguhnya bukan gejala baru. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilkada) Jakarta 2012, angin populis sudah bertiup dan terasa lumayan tegas sapuannya. Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama kemudian keluar sebagai pemenang karena berhasil menangkap sapuan angin itu. Keduanya menawarkan janji kerja yang sederhana dan personal, menohok dan menjawab langsung kebutuhan yang sedang berkembang saat itu.
Keduanya, terutama Jokowi, juga dipahami sebagai jawaban atas kebutuhan banyak pemilih Jakarta saat itu. Warga membutuhkan kehadiran politisi dan pejabat publik yang berbeda. Warga tak menginginkan pejabat yang berjarak dengan mereka. Mereka ingin pejabat publik yang berbaur dengan mereka, yang berlaku sebagai orang biasa bak tetangga sebelah rumah.
Alih-alih meredup, angin populis bertiup makin kencang dalam Pilkada 2017. Pemilih Jakarta membutuhkan pemimpin yang menyediakan jawaban atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Semakin konkret jawaban itu disediakan sang calon pemimpin, maka semakin besar daya magnet sang kandidat di hadapan pemilih.
Menurut saya, fenomena itulah yang gagal dipahami oleh Petahana Jakarta dan para pendukungnya dalam Pilkada 2017. Gejala gagal paham ini bahkan menular dan berjangkit juga di kalangan para periset yang mendata Jakarta dengan survei-survei mereka.
PolMark Indonesia sendiri mulai melakukan survei preferensi pemilih Jakarta pada Februari 2016. Survei berikutnya diadakan pada Juli 2016. Dari kedua survei ini disua data bahwa tingkat kepuasan warga terhadap kerja Gubernur Basuki memang relatif tinggi, mendekati 70 persen. Basuki yang populer (dikenal oleh lebih dari 90 persen warga) juga disukai oleh lebih dari 60 persen warga. Tetapi pada saat yang sama, jumlah warga Jakarta yang menginginkannya kembali menjadi Gubernur jauh lebih sedikit, hanya sedikit di atas 40 persen.
Jangan lupa, pada saat itu, gelombang kasus Al Maidah 51 belum menghantam Jakarta. Lalu apa yang terjadi? Pemilih Jakarta terbelah pikiran dan hatinya seperti yang jadi dasar analisis Burhanuddin Muhtadi (Kompas, 21/2/2017 dan Tempo 5/3/2017)?
Bukan! Sejak awal, preferensi pemilih Jakarta memang ikut dibentuk oleh sejumlah faktor di luar hasil kerja Sang Gubernur. Faktor-faktor itu antara lain rendahnya kemampuan komunikasi politik Gubernur, absennya perilaku kepemimpinan yang layak (termasuk keteladanan) pada Basuki dan kecemasan akan Jakarta yang tak tersatukan karena hal-hal itu. Survei-survei PolMark Indonesia sudah mendeteksi gejala elektoral itu sejak awal. Dalam survei-survei berikutnya (Oktober, Januari dan Februari) gejala itu makin menguat.
Menilai positif kerja Petahana adalah wujud rasionalitas pemilih. Meminjam istilah Burhanuddin, itu kerja alam pikiran pemilih. Tapi mengatakan bahwa 30 persen (dari 70-an persen pemilih yang puas atas kerja Basuki) yang tidak memilih Basuki adalah mereka yang terbelah pikiran dan hatinya adalah sebuah kekeliruan penyimpulan. Mereka yang puas tapi tak memilih Basuki adalah para pemilih yang juga menggunakan pikirannya. Pikiran mereka menegaskan bahwa Jakarta terancam bahaya jika dipimpin Gubernur yang miskin komunikasi politiknya dan bermasalah gaya kepemimpinannya -- seperti Basuki.
Lalu, mengapa saya bilang bahwa sebagaimana pada 2012, Jakarta pada 2017 ini dilanda angin populisme? Catatan pemilih atas komunikasi politik dan gaya kepemimpinan Petahana seperti bersua jodoh dengan kebutuhan mereka akan jalan keluar dari masalah mereka yang "paling sehari-hari".
Survei-survei preferensi pemilih Jakarta menjelang Pilkada 2017 menemukan data yang relatif konsisten tentang ini. Warga berpindah perhatian dari persoalan-persoalan besar yang di masa lalu jadi jualan utama kampanye: penanganan kemacetan dan banjir. Pusat perhatian saat ini lebih tertuju ke soal yang lebih dekat dan sehari-hari: lapangan pekerjaan, pendidikan dan biaya hidup.
Ketiga isu itu bisa disebut sebagai representasi paling kentara dari ledakan populis Jakarta 2017. Lalu di luar itu, menggelombang pula suara populis lain: Kemarahan warga Muslim (bukan hanya di Jakarta tapi juga di seantero Indonesia) atas tindakan politically incorrect dari Gubernur Petahana berkaitan dengan surat Al Maidah ayat 51 serta atas kelambanan proses hukum dalam menangani kasus ini.
Walhasil inilah situasi elektoral Jakarta 2017 sejak awal November 2016: Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur yang membawa pikiran dan hatinya blusukan di Jakarta akan dengan mudah menemukan tuntutan warga akan pembangunan yang lebih adil. Pada saat yang sama, langit Jakarta di atas mereka digelayuti mendung nan pekat yang siap menumpahkan hujan tuntutan keadilan dari warga Muslim akan penyelesaian kasus Al Maidah 51.
Jelas bahwa kasus Al Maidah 51 memiliki pengaruh terhadap Pilkada Jakarta. Tetapi, sungguh keliru mensimplifikasi kecenderungan pemilih Jakarta yang tidak menginginkan kembali Petahana sebagai sempit dan irasional berbasis primordialisme agama dan/atau ras.
Exit Poll PolMark Indonesia terhadap 800 responden di 400 TPS pada 15 Februari 2017 lalu, menunjukkan bahwa hanya 9,4 persen pemilih yang semata-mata menggunakan agama sebagai basis pilihannya. Sebuah jumlah yang sungguh tak signifikan. Lalu, sekitar dua pertiga dari mereka atau sedikit di atas 6% pemilih Jakarta yang mendasarkan pilihannya pada kesamaan agama itu adalah pemilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Angin Al Maidah 51 membuat baik Anies-Sandi maupun Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni memang mau tak mau diposisikan sebagai "alternatif dari kanan" (representasi pemilih Muslim) vis a vis Petahana. Dan hasil akhir Putaran Pertama memperlihatkan bahwa di luar identitas agama sang kandidat, ternyata tawaran janji kerja serta bukti kapasitas kandidat memainkan peranan signifikan.
Dalam kerangka itu, Putaran Kedua Pilkada Jakarta 2017 menjadi menarik. Di satu sisi, perang kampanye populis tak terhindarkan. Petahana sedang dan akan terus membombardir warga dengan bukti-bukti keberpihakan kebijakannya kepada warga. Sementara Sang Penantang, Anies-Sandi akan melanjutkan kampanye berbasis janji-janji kerja populis mereka -- sebagaimana kita lihat dalam Putaran Pertama lalu.
Di sisi lain, sebagai konsekuensi saling berhadapannya Petahana (yang sudah bekerja di Jakarta hampir lima tahun) dengan sang penantang, kedua pasangan calon ditantang untuk membuktikan bahwa kampanye populis mereka ditunjang juga oleh skema teknoratis. Janji kerja akan dinilai sebagai jual kecap belaka jika tak disokong oleh rancangan kebijakan yang realistis dan masuk akal.
Pilkada 2012 lalu membuktikan bahwa pemilih Jakarta bukanlah pemilih dungu yang bisa dicecoki manipulasi dan pembodohan (yang bisa saja datang dari Petahana) atau dijejali mimpi-mimpi di siang bolong (yang bisa saja diajukan sang panantang). Pilkada 2017 ini akan makin memperkuat postulat itu.
Bagaimanakah hasil akhirnya? Saya percaya bahwa di Ibukota ini yang lapuk tanpa imajinasi akan ditinggalkan dan pembaharuan inovatif akan dipeluk mesra.[]
*)PENULIS adalah CEO dan Pendiri PolMark Indonesia (pusat riset dan konsultasi political marketing), Konsultan Politik Anies-Sandi.
Sumber: Majalah TEMPO edisi 6 Maret 2017
