"Kemarin mampir ke Kantor BPJS Kesehatan untuk merubah data. Oleh petugas, kartu BPJS lama diminta dan dibuatkan kartu baru. Kaget banget ternyata kartu baru berlogokan KIS," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni,Selasa, 14 Maret 2017.
Spontan dia bertanya ke petugas, tidak perlu membayar iuran lagi karena kartu BPJS-nya sudah diganti dengan KIS.
"Dijawab petugas tetap bayar iuran karena masuk kategori peserta mandiri. Jadi ternyata program KIS Pakde (Jokowi) dompleng program BPJS," keluhnya.
Padahal kalau boleh memilih, kata Sya'roni, dirinya lebih bangga memakai kartu BPJS yang lama daripada versi KIS.
"Takutnya lagi nanti ada klaim bahwa pemegang KIS sudah sekian ratus juta, padahal itu peserta BPJS yang tiap bulan bayar iuran," sebutnya.
Sya'roni pun mengingatkan bahwa konsep BPJS digodok melalui roadmap yang panjang melibatkan segenap anak bangsa yang bertarung ide dan gagasan bahkan adu demonstrasi di lapangan.
Setelah melalui uji publik yang panjang dan perdebatan parlemen yang sengit akhirnya lahirlah undang-undang BPJS.
Sementara KIS lahir dalam ruang dan waktu yang sempit, yakni saat kampanye Pilpres 2014. Selain itu, KIS yang diusung sebagai bahan kampanye oleh Jokowi belum melalui uji publik.
Karenanya menurut dia, bisa dicurigai pemberian kartu KIS kepada peserta BPJS sebagai jalan pintas untuk lebih mempopulerkan KIS. Langkah ini sarat dengan modus pencitraan untuk menyongsong Pilpres 2019.
"Lebih baik BPJS kesehatan memberikan kartu BPJS kepada pesertanya. Bukan kartu KIS," tukas Sya'roni.
