[PORTAL-ISLAM] Terjadi politik jilat ludah agar Partai Demokrat menjatuhkan dukungan pada putaran II Pilkada DKI Jakarta. Belakangan, politik jilat ludah sudah bergeser menjadi politik pemaksaan. Seakan mendukung satu paslon adalah kewajiban Demokrat demi kemashalatan penduduk Jakarta. Namun, sebaliknya, saya berpikir sudah seharusnya Demokrat bersikap netral. Ada empat alasannya.
Pertama, fatsun politik Demokrat, PDIP dan Gerindra amat berbeda. Betul, tujuannya adalah membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, tetapi metodenya jauh berbeda. Perbedaan ini tergambar dari munculnya tiga kutub dalam pilkada DKI Jakarta. Secara nasional, Demokrat memosisikan diri sebagai parpol penyeimbang, sementara Gerindra mengambil peran oposisi. PDIP adalah parpol utama pendukung pemerintah. Metode politik Demokrat yang santun dan berkeadaban, berbeda dengan perilaku PDIP dan Gerindra yang lugas, hantam kromo dan terindikasi gandrung main kayu.
Kedua, visi, misi dan program kerja ketiga paslon berbeda. Tiga kali debat kandidat live di televisi kian membuktikan hal ini. Baik dari sisi pemberdayaan masyarakat, menyikapi pengusuran terkait normalisasi Kali Ciwung, hingga proyek-proyek diskresi Pemprov. Sulit bagi AHY-Sylvi untuk menumpangkan program kerjanya kepada paslon yang lain. Padahal, janji dan program ini yang mendasari dukungan bagi AHY-Sylvi. Pengalihan dukungan, tanpa diikuti kepastian realisasi janji dan program kampanye, ibarat pengkhianatan AHY-Sylvi terhadap dukungan nyaris sejuta pemilih Jakarta yang telah memilih mereka pada 15 Februari silam.
Ketiga, bersikap netral dalam pemilu bukan hal yang baru bagi Demokrat. Dalam Pilpres 2014 silam, Demokrat tidak mendukung siapa pun; bahkan Hatta Rajasa yang notabene adalah besan SBY Ini menunjukan dukungan Demokrat tidak berbasis hubungan kekerabatan SBY, melainkan lebih tinggi lagi – karakter kepemimpinan untuk memastikan program-program pro rakyat dapat direalisasikan jika paslon itu terpilih. Demokrat tidak melihat hal ini pada Pilpres 2014, demikian juga pada putaran II Pilkada DKI Jakarta 2017.
Kasarnya, baik Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi tidak ada yang memenuhi ekspektasi Demokrat. Paslon yang satu bermulut kotor, tukang gaduh, terindikasi melakukan tindakan koruptif dan dehumanisasi. Paslon lainnya, oportunis –siap menjilat ludahnya demi mencapai ambisi kekuasaan.
Keempat, AHY-Sylvi adalah paslon yang paling terzalimi dalam kampanye tempo hari. Selama 3,5 bulan kampanye mereka dihantam tsunami fitnah. Tragisnya, fitnah ini bukan hanya berupa kritik janji dan program kampanye, melainkan sampai ke ranah personality dan keluarga. Yang diserang bukan hanya AHY, tetapi juga SBY dan Ani Yudhoyono, juga sang istri Anissa Pohan. Kondisi serupa terjadi pada Sylvi. Gde Sarjana, sang suami dikait-kaitkan dengan isu makar. Sylvi diterjang tuduhan korupsi, sesuatu yang amat jauh dari karakter keteladanan yang ia pancarkan selama 31 tahun menjadi birokrat di DKI Jakarta.
Tragisnya, fitnah ini bukan hanya dilakukan oleh Ahoker, tetapi oleh tim pemenangan Anies-Sandi. Ketika ulama menyerukan agar AHY-Sylvi dan Anies-Sandy melakukan kampanye positif, justru bertolakbelakang yang dilakukan. Bahkan akun resmi Twitter Partai Gerindra sempat melakukan kampanye hitam terhadap AHY-Sylvi. Tidak bisa ditafik, ini tentu meninggalkan luka. Bayangkan! Setelah kita dicederai habis-habisan, dipaksa pula untuk mendukung kalangan yang telah menyakiti kita. Ini apa-apaan?
Empat alasan ini menurut saya patut dipertimbangkan Demokrat untuk bersikap netral dalam putaran II Pilkada DKI Jakarta. Dengan track record paslon dibungkus strategi kampanye yang tidak beradab, ada masa depan yang suram bagi masyarakat Jakarta baik ketika Ahok-Djarot maupun Anies-Sandy terpilih. Terlalu berisiko jika Demokrat mendukung salah-satunya. Ingat, parpol pendukung akan menerima hukuman rakyat jika paslonnya terpilih, lalu memproduksi kebijakan-kebijakan zalim. Salah-salah, dukungan itu akan menjadi bumerang bagi Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2019.
Oleh : Ridwan Sugiarto, pendukung gerakan politik berkeadaban
