[portal-islam.id] Persoalan kenaikan tarif STNK dan BPKB yang sampai tiga kali lipat dan terjadinya saling lempar persoalan antar pejabat negara menjadi keprihatinan pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra. Karena hal seperti ini bukan kali ini saja terjadi.
Prof. Yusril Ihza Mahendra yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) memberi catatan agar kedepan tidak timbul lagi persoalan seperti ini berulang.
Kalo pemerintahan ini mau bener jangan segan belajar dari ahlinya, seperti Prof. Yusril ini. Selain ahli teori (ilmu hukum) juga praktisi hukum dan pernah jadi pejabat (Mensesneg).
Berikut redaksi portal-islam.id kutip dari akun @Catatan_Yusril (10/1/2017):
1. Kontroversi atas ketidaktahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kebijakan kenaikan tarif surat kendaraan bermotor..
2. ..perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi manajemen pemerintahan, terutama di lingkaran Istana.
3. Ditengarai kondisi tersebut terjadi karena lemahnya komunikasi dan koordinasi di antara Presiden dan jajarannya.
4. Evaluasi manajemen pemerintahan mendesak dilakukan karena kasus serupa bukan kali ini saja.
5. Kasus yang pernah terjadi antara lain kontroversi uang muka mobil pejabat.
6. Saat itu Presiden mengaku tidak mengetahui hal tersebut, padahal dia sudah meneken Perpres No 39 Tahun 2015.
7. Menyusul sorotan publik, kebijakan tersebut akhirnya dianulir.
8. Tanpa ada evaluasi yang serius, dikhawatirkan kasus serupa akan kembali terulang dan terulang.
9. Harapan akan adanya evaluasi manajemen pemerintahan disampaikan oleh Mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra.
10. Yusril Ihza Mahendra menyebut, salah satu yang perlu dievaluasi adalah pola komunikasi di antara Presiden dan jajarannya.
11. Menurut Yusril, Presiden jangan sungkan untuk bertanya atas apa yang akan ditandatanganinya.
12. Setidaknya meminta penjelasan dari menteri terkait yg secara struktural memang bertugas menyampaikan kpd Presiden apa saja yg akan ditandatanganinya.
13. Jadi Mensesneg yang membuat juga harus teliti.
14. Biasanya semua hal yang akan ditandatangani oleh Presiden dibuat dalam bentuk memorandum.
15. Kalau tetap Presiden kurang jelas, dia bisa memanggil Mensesneg langsung.
16. Menurut Yusril, tugas Mensesneg juga harus maksimal, semua yang disampaikan kepada Presiden adalah informasi yang akurat dan benar.
17. Artinya membuat satu prosedur yang benar dan informasi yang akurat, itulah yang disampaikan kepada Presiden.
18. Di sisi lain, Prof Yusril juga meminta Presiden Jokowi agar lebih berhati-hati dalam bekerja, terutama sebelum mengesahkan keputusan.
