[portalpiyungan.co] Sikap pemerintahan Joko Widodo untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan media sosial (Medsos) maupun media online adalah sesuatu hal yang bisa ditanggapi baik. Namun menjadi tidak baik karena implementasinya membungkam pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah.
Demikian disampaikn Eks Relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 5 Januari 2017.
“Sesuatu yang baik itu akhirnya punah karena pemerintah berlaku tidak adil dalam implementasinya dilapangan,” kata Ferdinand.
Ia mengatakan bahwa pemerintah sangat reaktif dan menutup paksa media online yang memang mengambil sikap kritis dan berseberangan politik dengan pemerintah.
“Namun pemerintah menjadi amnesia atau pura-pura tidak tahu keberadaan media online yang memfitnah pihak lain yang dianggap sebagai lawan politik rezim berkuasa. Media online penebar fitnah terhadap lawan politik rezim berkuasa, dibiarkan tumbuh subur dan tetap hidup sembari terus memfitnah,” sebut dia.
Masih dikatakan Ferdinand, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sah saja menertibkan media sosial dan media online. Tapi penertiban itu harus adil dan berlaku standard yang sama terhadap semua media.
“Tidak boleh ada standar ganda karena itu akan mencerminkan ketakutan presiden terhadap kritik dan bentuk dari sebuah sikap yang anti kritik. Jika demikian, maka rezim ini akan dicap sebagai rezim fasis yang memenjarakan kaum kritis dan membungkam pemikiran kritis demi mempertahankan kekuasaan,” jelasnya.
“Ada baiknya presiden bersikap lebih bijak dalam mereaksi serangan-serangan kaum oposan kepada rezimnya. Dan kepada semua pihak agar menggunakan media dengan bijaksana dan bertanggung jawab,”tutup Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) tersebut.
Sumber: Novrizal S.
