[portalpiyungan.co] Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersuara terkait situasi politik yang memanas, lantaran dia dituduh sebagai penyandang dana aksi demo 4 November (Aksi bela Islam yang menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok).
Gara-gara aksi demo 4 November yang akhirnya menjadikan Ahok sebagai tersangka “Saya diserang dan ‘dihabisi’ tanpa ampun,” kata SBY dalam tulisannya di Harian Rakyat Merdeka berjudul “Pulihkan Kedamaian Dan Persatuan Kita”.
Hampir selama tiga pekan, Presiden ke-6 RI itu memilih diam. Bahkan, katanya, dia menutup diri dan menutup komunikasi dengan berbagai kalangan. “Termasuk para sahabat, yang ingin bertemu saya (saya mohon maaf untuk itu), dari pada kami semua kena fitnah,” ujar SBY.
Namun, mengamati situasi yang berkembang saat ini, SBY berpikir bahwa tidak baik jika dia berdiam diri.
Suhu politik memanas menjelang rencana demo 2 Desember 2016 menuntut Ahok ditahan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mensinyalir ada upaya makar yang menunggangi aksi Bela Islam jilid III tersebut.
Bangsa Indonesia, kata SBY, kembali menghadapi ujian sejarah. Bukan hanya di Jakarta, tetapi saya amati juga terjadi di seluruh tanah air.
Isu penistaan agama yang cukup sederhana dan bisa dicarikan solusinya, baik secara hukum maupun nonhukum, telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi rumit. Gerakan massa yang mengusung tema mencari keadilan mendapatkan simpati dan dukungan yang luas.
Sementara itu, pemerintah memilih cara melakukan gerakan imbangan dengan tema besar menjaga kebhinnekaan dan NKRI. “Sungguhpun niat pemerintah ini tentulah baik, langkah ini justru memunculkan permasalahan baru,” kata SBY.
SBY menyatakan "Memburuknya situasi sosial dan politik sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, sebenarnya preventable. Bisa dicegah."
"Cuma, barangkali penanganan masalah utamanya di waktu lalu kurang terbuka, kurang pasti dan kurang konklusif. Kebetulan sekali (unfortunately) kasus Gubernur Basuki ini berkaitan dengan isu agama yang sangat sensitif, yaitu berkenaan dengan kitab suci. Ketika akhirnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan bahwa kasus Pak Ahok itu akan diselesaikan secara hukum, boleh dikata ucapan kedua pemimpin puncak yang saya nilai tepat dan benar itu terlambat datangnya. Sama saja sebenarnya dengan penanganan kasus Pak Ahok yang dinilai too little and too late."
SBY mengatakan di masyarakat "Nampaknya sudah terlanjur terbangun mistrust (rasa tidak percaya) dari kalangan rakyat terhadap negara, pemimpin dan penegak hukum. Sudah ada trust deficit."
"Karenanya, menurut pandangan saya saat ini prioritasnya adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan pendekatan yang bijak dan komunikasi yang tulus dan tepat, diharapkan bisa terbangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintahnya," papar SBY.
Sumber: Harian Rakyat Merdeka
