[portalpiyungan.co] Berseberangan secara tajam dengan penguasa bukan hal baru bagi politisi dan aktivis seperti Sri Bintang Pamungkas. Di Era Orde Baru, Bintang pernah menjadi incaran pemerintah dan sempat mendekam di penjara karena tuduhan menghina presiden.
Bintang dituduh menyebut Soeharto sebagai diktator dalam sebuah pertemuan dengan mahasiswa di Berlin, Jerman. Pada awal 1990an, dia juga secara lantang menyerukan pencabutan monoloyalitas PNS terhadap Golkar, Dwi-Fungsi ABRI, dan calon tunggal untuk Presiden RI pada Pemilu 1993.
Singkat cerita, Bintang diadili dan kemudian dijatuhi hukuman 34 bulan penjara. Vonis itu dia jalani mulai Mei 1997, sesudah kasasinya ke Mahkamah Agung ditolak pada bulan April. Setelah menjalani hukuman selama 13 bulan, bintang keluar dari penjara setelah rezim Soeharto tumbang oleh demonstrasi menuntut reformasi.
Rezim berganti, Bintang tetap menjadi bintang oposisi. Dia ditangkap bersama sejumlah aktivis lain dengan tuduhan makar pada 2 Desember lalu, beberapa jam sebelum demo kolosal menuntut pengadilan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama. Sepanjang pemerintahan Jokowi-JK, Bintang memang mengeluarkan sejumlah pernyataan keras yang menohok pemerintah, antara lain:
1. Minta Jokowi dilengserkan
Pada 1 Desember 2016, Bintang mengantarkan surat bersama Dahlia Zein ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Markas Besar TNI Cilangkap.
Dalam surat tersebut, Bintang yang mengaku mewakili Gerakan Nasional People Power Indonesia meminta pimpinan DPR untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa (SI-MPR RI) sesegera mungkin.
Bintang meminta MPR melakukan tiga hal, yaitu mengembalikan UUD amandemen ke UUD asli, meminta MPR mencabut mandat Jokowi-Jusuf Kalla sebagi presiden dan wakil, dan mengangkat penjabat presiden republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia.
Surat tersebut dinilai sejumlah pihak menjadi alasan Bintang ditangkap oleh aparat.
2. Jokowi membuka pintu penguasaan Cina
Dalam sebuah diskusi bertajuk “Indonesia dikuasai China?” yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia pada 24 Februari 2016, Bintang menyebut Jokowi membuka jalan berkuasanya China atas sejumlah aset penting Indonesia melalui jalur investasi terhadap sejumlah proyek penting.
“[...] seperti yang dibikin oleh jokowi dengan tol laut dan poros maritimnya. Jadi, Jokowi itu membuka diri,” kata Bintang sebagai salah satu dari beberapa pembicara utama.
Proyek lain yang membonceng China adalah Kereta Cepat Bandung—Jakarta.
“Jawa Barat kenapa ada kereta api cepat? [...] Kereta cepat merupakan tonggak sejarah hegemoni China,” katanya.
3. Megawati dan Jokowi hendak membuat referendum Papua
Masih dalam kesempatan diskusi yang digelar HTI di Jakarta pada 24 Februari 2016, Bintang menyebut Megawati saat hendak mencalonkan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 melakukan safari politik ke Menlu AS John Kerry.
Dalam kesempata itu, dikatakan Bintang, Megawati dan Jokowi menyerahkan proposal referendum Papua.
“[...] Artinya, sama seperti Timor Timur, begitu ada referendum, begitu Papua hilang,” ramal Bintang.
Sri Bintang ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat karena dituduh makar. Dia ditangkap bersama sembilan orang lainnya, yakni Ahmad Dhani, Rachmawati Soekarnoputri, Eko Santjojo, Aditya Warman Thaha, Kivlan Zen, Firza Huzein, Ratna Sarumpaet, Jamran, Rizal Kobar, dan Alvin Indra. Namun, delapan orang dibebaskan dan hanya Sri Bintang, Rizal Kobar dan Jamran yang masih ditahan di sel narkoba Polda Metro Jaya.
Sumber: Rimanews
