[portalpiyungan.co] Sejumlah pihak menyoroti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Mereka di antaranya mengkritik dan mempertanyakan kredibilitas MUI, termasuk anggaran yang diperoleh pemerintah. MUI juga dituding beberapa kalangan telah bermain politik.
Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain menegaskan, kalau MUI mau main politik sudah lama MUI kaya raya.
"Sejak Awal Zaman Buya Hamka Sampai Yayi Ma'ruf Amin MUI belum punya kantor masih numpang," ujarnya lewat kicauan di Twitter, Ahad 13 November 2016.
Menurut Tengku, negara mengakui MUI sebagai otoritas Fatwa bukan yang lain.
"UU Perbankan, Asuransi, Finance, Arbitrase SYARIAH, JPH Semua di MUI. "
Sebelumnya ia mengatakan, masih banyak ulama di negeri ini nyaman dengan rumah kontrakan, baju tujuh helai, makan tanpa tambah, isteri satu serta tidur empat Jam semalam.
Dalam keputusan yang dikeluarkan MUI menilai Ahok telah melecehkan Alquran dan agama Islam. Hal itu terkait dengan pernyataan Ahok yang mengutip surat Al Maidah saat berpidato di Kepulauan Seribu.
