[portalpiyungan.info] Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan berharap tak ada lagi aksi lanjutan terkait kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Aksi pertama, pada 4 November lalu, menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu.
Aksi akbar tersebut akhirnya berhasil mendesak polisi untuk bergerak lebih cepat dalam memproses Ahok.
Polisi pun akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka, namun hingga saat ini Ahok belum ditahan sehingga muncul Aksi Super Damai 2 Desember 2016 untuk mendesak Polri segera menahan Ahok.
Luhut mengatakan, sebaiknya kini publik menyerahkan dan mengawasi proses hukum yang berjalan.
Menurut Luhut, gejolak yang terus timbul; akan menghilangkan momentum peningkatan ekonomi yang saat ini tengah membaik.
"Kita masih sedikit naik, kalau kita buat persoalan sendiri, kita enggak percaya sama hukum nanti orang bilang, Indonesia ini negara apa?" kata Luhut, seusai hadiri Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat, 25 November 2016.
Menanggapi pernyataan Luhut, netizen Zara Zettira menanggapi dengan serius.
"Kalau intelejen dapet data dr sos med dan kapolri dapet info dari Google kita negara apah? 😊😊😊"
Pernyataan Zara rasanya tak berlebihan mengingat sebelumnya Kapolri Tito Karnavian sempat mengeluarkan beberapa pernyataan yang akhirnya justru membuat blunder, yaitu dengan mengatakan bahwa polri memperoleh info adanya makar pada aksi tanggal 25 November 2016 dan 2 Desember 2016. Selain itu Tito juga sempat mengatakan agar publik mencari aktor pelaku makar di peramban google.Kalau intelejen dapet data dr sos med dan kapolri dapet info dari Google kita negara apah? 😊😊😊 https://t.co/W7wWtJx8Pm— ZARA Zettira ZR (@ZaraZettiraZR) November 26, 2016
Kedua pernyataan tersebut akhirnya membuat Kapolri sempat menjadi bahan pergunjingan di media sosial. Akibatnya, kewibawaan institusi kepolisian pun merosot di mata netizen.
