[portalpiyungan.info] JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan belum menerima laporan adanya upaya makar di balik rencana unjuk rasa 2 Desember 2016 yang dikaitkan dengan dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.
Dilansir Media Indonesia, Menhan Ryamizard mengaku tidak pernah mendengar kabar adanya upaya 'makar' itu.
"Saya tidak dengar itu. Intelijen saya juga tidak dengar itu," kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Selasa (22/11).
Ryamizard menegaskan, tidak ada laporan yang masuk terkait ancaman makar dalam aksi 2 Desember. Ia mengingatkan, seluruh pihak tidak asal melempar isu ke publik.
"Kita kalau ngomong yang pasti benar, jangan sampai yang kata orang, fitnah nanti," kata dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, melarang demo 2 Desember 2016 yang dilakukan GNPF MUI.
Dalam konferensi pers di Mabes Polri Senin (21/11) kemarin, Kapolri menegaskan akan melarang Aksi 2 Desember karena disinyalir rencana aksi 2 Desember memiliki agenda terselubung. Polri menduga aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintah sah sebab polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait agenda politik untuk melakukan makar. Kapolri berjanji bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Melarang (Aksi 2 Desember), kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau melawan dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 212 KUHP sampai 218 KUHP," kata Kapolri.
"Sehingga kalau tetap ada demo lain, baik dengan cover gelar sajadah dan lain-lain, ujung-ujungnya orasi, mengganggu masyarakat, mengganggu ketertiban umum, maka kita akan bertindak keras. Apalagi kalau sampai nanti mengarah pada agenda-agenda tertutup yaitu menggulingkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri.
(Baca: Pernyataan Lengkap Kapolri Soal Aksi 2 Desember dan Agenda Makar)
