[portalpiyungan.com] Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan kebijakannya perang melawan narkoba membuat nama Filipina menjadi sorotan dunia Internasional karena perang narkoba ala Duterte yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) serta banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat Internasional.
Diketahui, sejak dirinya naik menjadi Presiden Filipina pada 30 Juni 2016, sudah lebih dari 3.000 orang tewas dibunuh karena terlibat narkoba.
Namun ternyata Duterte tak hanya perang melawan narkoba. Ia juga melakukan gerilya melawan koruptor. Duterte bahkan mengancam akan menguliti koruptor hidup-hidup apabila jajaran pemerintahannya tidak segera menghentikan tindakan korupsi mereka.
"Hentikan korupsi. Saya benar-benar akan menguliti kalian hidup-hidup," ucapnya usai mengumumkan rencana kunjungan ke Vietnam, Jumat, 30 September 2016.
Duterte mengungkapkan citra pejabat Filipina di mata dunia sangat dekat dengan korupsi. Meski demikian, dia memastikan selama pemerintahannya tidak ada korupsi di negaranya.
Dia sendiri menyebutkan tidak akan takut kehilangan teman demi menjaga integritasnya. Mantan wali kota Davao ini mengaku sudah kehilangan beberapa teman sejak dilantik sebagai presiden akhir Juni lalu.
Duterte menyatakan tidak akan segan untuk melakukan pemecatan besar-besaran demi memenuhi janjinya pada masyarakat, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Saya sudah menjanjikan hal ini pada masyarakat. Tolong, jangan permalukan saya. Saya tidak ingin ada pemecatan besar-besaran terhadap pekerja pemerintahan, tapi sekali lagi, tolong jangan paksa saya melakukannya," tuturnya.
Duterte mengaku dirinya tidak menyukai suap atau korupsi. Karenanya dia meminta anak buahnya di pemerintahan untuk menghentikan aksi itu.
"Saya tidak suka suap dan korupsi, terutama yang melibatkan uang yang seharusnya diberikan pada orang membutuhkan, seperti para petani," lanjut dia.
Duterte juga mengancam akan membeberkan nama-nama mereka yang terkena kasus korupsi di negaranya agar orang-orang tersebut merasa malu, hingga mengundurkan diri. Duterte juga mengatakan kepada para pebisnis yang ingin meneken kontrak dengan pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan Filipina, untuk tidak 'mengusiknya'.
Dalam upaya pemberantasan korupsi ini, Duterte juga mengajak masyarakat untuk terlibat langsung. Dia mengimbau rakyat untuk membantunya mengidentifikasi pejabat yang korupsi. Duterte juga mengaku akan melindungi orang yang melaporkan.
"Beri informasi saja kepada saya," katanya.
Kegigihan Duterte melawan kartel narkoba dan korupsi seharusnya dapat menjadi teladan bagi negara-negara lain yang masih dibelit kasus serupa, khususnya Indonesia.
Indonesia memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan mampu menumpas korupsi hingga ke akar. Namun, entah mengapa kini 'taring' KPK tak setajam dulu.
Saat ini, KPK lebih senang mengurusi kasus-kasus kecil, sementara kasus besar yang berdampak bagi rakyat malah diabaikan begitu saja.
Kasus mega skandal korupsi seperti BLBI dan Century ditutup, sedangkan kasus RS Sumber Waras dan Reklamasi belum jelas ujungnya.
Baru-baru ini KPK memutuskan untuk tidak memperpanjang pencekalan terhadap Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Agung Sedayu Grup terkait perkara suap Raperda Reklamasi Jakarta yang melibatkan mantan anggota DPRD DKI M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja.
Beberapa waktu lalu, Aguan bahkan diundang ke Istana oleh Jokowi.
