[portalpiyungan.com] Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya enggan memberikan penjelasan terkait diamankannya seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang kepergok tengah menyebarkan kuesioner survei Charta Politika di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang seluruh pernyataannya cenderung menggiring opini untuk mendukung calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Maaf saya nggak mau dikonfirmasi soal itu. Nanti siang saja saya akan berikan klarifikasi lengkap lewat twitter," kata Yunarto saat dihubungi, Senin 17 Oktober 2016.
Yunarto justru menuding Ketua RT di Lebak Bulus telah melanggar undang-undang karena sepihak mengambil berkas kuesioner yang akan disebarkang sang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.
"Pengambilan kuesioner oleh Ketua RT tidak dapat dibenarkan," cetus Yunarto.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Abdul Ghoni mensinyalir survei bertajuk preferensi politik masyarakat menuju pemilihan langsung gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta yang sedang dikerjakan lembaga survei Charta Politika, merupakan pesanan dari pemodal pendukung calon petahana Ahok.
Hal itu setelah ketua RT di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Oktober 2016 kemarin, berhasil mengamankan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang kepergok tengah menyebarkan kuesionner dari Charta Politika ke wilayah lingkungannya.
Setelah diinterogasi dan diteliti, ternyata pernyataan dalam kuesioner yang dibawa mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tersebut beraroma penggiringan opini terhadap Ahok, seperti Jakarta maju karena Ahok, tidak ada figur yang lebih baik memimpin Jakarta selain Ahok, semua hal jelek yang dituduhkan kepada Ahok tidak benar dan Ahok memang kasar tapi itu untuk kebaikan.
"Mustahil survei penggiringan seperti itu gratisan. Pasti ada pemodalnya untuk pendanaan suvei," kata Ghoni saat dihubungi, Ahad 16 Oktober 2016.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengecam praktik kotor lembaga survei Charta Politika yang seluruh pernyataannya dalam kuesioner yang disebar ke warga, cenderung menggiring opini untuk mendukung calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Survei semacam penggiringan itu benar-benar tidak elok. Kasihan lembaga intelektual digunakan untuk praktik-praktik kotor," kata Taufik, Ahad 16 Oktober 2016.
