[portalpiyungan.com] DPR akhirnya menyetujui kebijakan pemerintah memangkas APBN Perubahan 2016 hingga Rp 133 triliun. Yang mengejutkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani berani memangkas separuh anggaran Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno, sekitar Rp 140 miliar dari total anggaran Rp 243 miliar.
Seharian kemarin, Sri Mul jadi menteri super sibuk. Dari pagi hingga malam, eks Direktur Pengelolaan Bank Dunia itu berada di Gedung DPR untuk menghadiri dua rapat kerja berbeda, yaitu di Komisi XI dan Komisi VI. Di Komisi XI, Menkeu membahas soal pemangkasan anggaran dan program amnesti pajak. Ada pun di Komisi VI, Sri Mul menggantikan Menteri Rini yang masih kena cekal DPR untuk membahas rencana kerja di Kementerian BUMN.
Sri Mul tiba di kompleks Parlemen DPR, Senayan, sekitar pukul 10 pagi. Ia mengawali kegiatannya dengan rapat kerja dengan Komisi XI. Di rapat ini, Sri Mul membawa lengkap pasukan di Kemenkeu, terkecuali Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang harus rehat karena tifus. Saat rapat diskor pukul 2 siang untuk istirahat, Sri Mul langsung geser ke Komisi VI membahas rencana kerja Kementerian BUMN 2017.
Nah, di rapat ini Sri Mul menyampaikan rencana memangkas anggaran di Kementerian BUMN hingga separuhnya. Dia menceritakan, dalam APBNP 2016, anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 243 miliar. Dia menilai jumlah tersebut terlalu besar. Padahal, jika melihat realisasi tahun 2015, serapan anggaran di Kementerian BUMN hanya 84 persen dari anggaran Rp160 miliar. Artinya yang dibelanjakan hanya Rp 124 miliar, untuk dua program besar yaitu, dukungan tugas teknis sebesar Rp 101 miliar dan sisanya untuk program pembinaan BUMN.
Sri memprediksi, realisasi penyerapan anggaran Kementerian BUMN tahun ini cuma ada di angka Rp160 miliar. Melihat kondisi itu, Sri akan memangkas anggaran Kementerian BUMN hingga Rp 143 miliar. Apalagi, pemerintah saat ini tengah menghemat belanja dengan memangkas anggaran hingga Rp 65 triliun di seluruh Kementerian.
"Karena saya berdiri di dua kaki, sebagai Menkeu dan Menteri BUMN, makanya nanti akan saya potong sendiri. Kalau sudah dibahas di Komisi VI tentunya," kata Sri Mul sambil tertawa.
"Kami berharap Komisi VI bisa menyetujui kebutuhan anggaran serealistis mungkin," ujar Sri.
Di rapat ini, Sri Mul tak lama-lama, hanya sekitar 1 jam saja. Ia lalu pamit untuk kembali melanjutkan rapat dengan Komisi XI hingga pukul 9 malam.
Di Komisi XI, suasana rapat kerja sedikit lebih panas. Sri Mul dicecar pertanyaan-pertanyaan tajam mengenai pemangkasan anggaran. Misalnya, bagaimana pemerintah mengelola defisit keuangan negara 2016, padahal realisasi penerimaan penerimaan pajak sampai 5 Agustus baru Rp 618 triliun dari target Rp 1.300 triliun.
"Apakah Ibu akan merekomendasikan ke presiden untuk menerbitkan Perppu agar defisit bisa lebih dari tiga persen," tanya Marwan Cik, dari Fraksi PAN.
Ramson Siagian dari Fraksi Gerindra menilai kebijakan pemerintah ini bikin pusing banyak pihak. Soalnya harus menghitung dan membahas anggaran dari awal. Belum lagi keadaan APBN yang tertekan karena harus bayar bunga utang hingga Rp 300 triliun. Dia menilai, keadaan fiskal ini disebabkan oleh Menkeu sebelumnya yang tak piawai mengelola anggaran.
"Yang saya bingung Bu Menteri kok mau jadi menteri dengan kondisi seperti ini," kata Ramson, yang disambut tawa.
Bagaimana jawaban Sri Mul? Dia bilang, pemangkasan anggaran dilakukan lantaran target pajak terlalu tinggi. Target penerimaan pajak 2016 dipatok 30 persen lebih tinggi dari sebelumnya. Padahal, penerimaan pajak cuma bisa meningkat sekitar 10-15 persen dari tahun sebelumnya.
Tahun ini, secara ilmiah ada di kisaran 9 persen. Tapi kenyataannya pajak diminta 30 persen. Keadaan ini, tentunya bikin APBN tertekan. Ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 219 triliun. Pilihan pemerintah adalah memangkas belanja negara hinga Rp 133 triliun.
"Ini adalah implikasi. Bagaimana pun saya sebagai Menkeu harus menjalankan APBN yang sudah berstatus Undang-undang," papar Sri Mul.
Dia meyakinkan, pemangkasan hanya untuk anggaran rapat dan perjalanan dinas di Kementerian, tidak akan memangkas anggaran infrastruktur.
Apa dampaknya? Pemangkasan anggaran tentunya membuat belanja pemerintah berkurang. Hal ini akan berdampak pada pelambatan ekonomi. Padahal berdasar data BPS, pada kuartal II tahun ini, konsumsi pemerintah menyumbang 9,44 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari hitung-hitungan kasar, pemangkasan anggaran ini akan berdampak cukup signifikan terhadap petumbuhan ekonomi.
"Belanja pemerintah yang berkurang menyebabkan kontraksi 0,1 persen," kata Sri Mul.
Setelah berbagai pertanyaan dijawab Sri Mul dengan cukup memuaskan, Komisi XI DPR akhirnya menyetujui rapat pemangkasan anggaran dengan 6 catatan. Antara lain, Dewan meminta, penghematan tetap memperhatikan target pembangunan yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, perbaikan gini ratio atau kesenjangan si kaya dan si miskin.
Selain itu, dalam melakukan penghematan belanja transfer ke daerah dan dana desa, tidak mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Poin terakhir, pemangkasan anggaran jangan sampai mengambil jatah untuk profesi guru.
"Komisi XI menyepakati untuk melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas Tunjangan Profesi Guru," kata pemimpin Rapat Melchias Mekeng, saat membacakan kesimpulan, dan menutup rapat sekitar pukul 9.30 malam.
Pengamat ekonomi dari Indef Enny Sri Hartati mengatakan, pemangkasan anggaran akan menyusahkan semua kementerian. Terutama kementerian yang butuh dana besar karena ditugasi membangun infrastruktur seperti Kementerian BUMN dan PUPR.
Soalnya pemerintah saat ini sudah berkomitmen akan membangun membangun infrastruktur sebagai pekerjaan unggulan. Namun melihat kondisi anggaran dan realisasi penerimaan pajak saat ini Enny menilai hal tersebut mustahil dilakukan.
Untuk membangun infrastruktur butuh dana besar. Namun jika anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur, maka defisit anggaran makin melebar. "Pemangkasan ini akan menyusahkan. Tapi mau bagaimana lagi, harus ada yang dikorbankan," kata Enny, kemarin.
Karena itu, agar program pembangunan infrastruktur tidak terhambat, Enny menyarankan agar pemerintah menjalankan sektor kerjasama dalam membangun proyek infrastruktur. Misalnya dengan menggandeng pihak swasta pada proyek-proyek strategis.
