[portalpiyungan.com] Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa mandeknya pembangunan di daerah bukan semata-mata lantaran tidak adanya anggaran pembangunan.
Sebab anggaran dari pemerintah pusat selalu mengucur ke daerah melalui dana transfer daerah dan dana desa.
Namun kata perempuan yang kerap dipanggil Ani itu, masih ada cerita-cerita klasik tentang pembangunan di daerah yang mandek dengan alasan kekurangan anggaran.
"Kan ironis di satu sisi kelebihan anggaran, tetapi di sisi lain tadi bapak-ibu ada cerita sekolah masih kaya kandang kambing, satu sisi ada cerita kekurangan gizi," ujar Ani saat rapat kerja dengan Kondisi XI DPR, Jakarta, Selasa 31 Agustus 2016.
"Ini bukan soal kekurangan duit, ada duit tapi tidak dipakai di tempat yang harusnya dipakai. Akhirnya rakyat yang menanggung," lanjut perempuan berusia 54 tahun itu.
Dari pengalaman melihat banyak negara, Ani menilai persoalan pembangunan di Indonesia masih tergolong bagus.
Sebab sesungguhnya Indonesia memiliki sumber daya dana di tengah persoalan pembangunan.
Adapun sejumlah negara justru memiliki masalah terhadap pembangunannya, tetapi tidak memiliki sumber daya dana yang cukup untuk menyelesaikan persoalan tertentu.
Meskipun transfer daerah dan dana desa digelontorkan pemerintah pusat, banyak daerah yang lamban melakukan penyerapan.
Hingga akhir Juli 2016 lalu, anggaran yang mengendap di bank-bank daerah masih Rp 224 triliun atau naik Rp 9,9 triliun dari posisi Juni 2016.
Tahun depan, pemerintah akan lebih memetakan semua dana transfer ke masyarakat miskin di daerah untuk melihat apa saja yang mereka dapatkan.
Jangan sampai tutur Ani, kondisi masyarakat miskin tidak membaik padahal anggaran kesehatan, pendidikan, transfer langsung, hingga Bangunan Operasional Sekolah (BOS) selalu mengucur.
"Duit itu satu hal ya, tetapi harus ada kesempatan kualitas sekolah harus diperbaiki, kualitas sanitasi harus diperbaiki, dan yang lain-lain," kata mantan Direktur Bank Dunia itu.
Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi XI mengeritik langkah Ani menahan anggaran transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa Rp 2,8 triliun.
Penundaan pengucuran anggaran itu dinilai akan berpengaruh besar kepada daerah, terutama desa.
