[portalpiyungan.com] Sebuah kabar tak sedap mengiringi desas desus pergantian Menteri BUMN dari Rini Soemarno ke penggantinya.
Konon, pergantian Menteri Rini Soemarno adalah atas ‘permintaan’ pemerintahan China, karena munculnya skandal perihal 5 juta USD yang dikabarkan diterima menteri Rini sebagai kesepakatan proyek kereta cepat
Sebelumnya, nama Menteri BUMN Rini Soemarno disebut-sebut dalam berkas pemeriksaan mantan Gubernur Hainan, Tiongkok, Ji Wenlin. Pada Januari 2016, Ji mengatur remitansi senilai USD5 juta (Rp 65,475 miliar) untuk Rini.
Seperti dilansir Reuters, Ji bersama mantan pejabat tinggi Partai Komunis China (PKC) Zhou Yong Kang terlibat beberapa proyek di sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Ji dan Zhou menerima Komisi (Commission Fee) 10 persen hingga 20 persen per proyek dari perusahaan China yang mendapatkan proyek di negara-negara Asia. Salah satunya, China Rail Way Construction Limited.
Di Indonesia Ji dan Zhou mengaku memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui “Ibu Negara Kedua” Rini Soemarno yang menduduki jabatan penting dalam hal pembangunan jalur kereta api.
Di Thailand, Ji dan Zhou bekerja sama dengan Letjen Pongpat Chysapan dalam proyek yang ditangani China Railway Construction sejak 2006.
Zhou dan Ji, juga membangun bisnis batubara di India karena dekat dengan mantan Perdana Menteri Mahmohan Singh dan Pajak Bhujbal.
Kini, Ji dan Zhou harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama delapan tahun terakhir. Ji divonis 14 tahun penjara, sedangkan Zhou harus menjalani masa tahanan seumur hidup.
Pergantian menteri Rini pada posisi menteri BUMN dapat diibaratkan ‘menyelamatkan’ proyek kereta cepat Jakarta Bandung, dari sorotan publik Indonesia dan publik China terkait skandal 5 juta USD tersebut
