[portalpiyungan.com] Kementerian Luar Negeri Mesir menyuarakan penolakan atas laporan belum lama ini dari Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris yang menawarkan suaka politik buat anggota senior dan pendukung Ikhwanul Muslim, yang saat ini dilarang di negara Arab tersebut.
"Apa yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin meliputi tanda yang kami anggap tidak positif, dan kami anggap tidak memiliki dampak positif pada hubungan Mesir-Inggris," kata Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, yang dikutip kantor berita MENA, Selasa, Agustus 2016 lalu.
Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris belum lama telah mengeluarkan dokumen setebal 22 halaman dengan judul "Country Information and Guidance - Egypt: Muslim Brotherhood". Dokumen itu berisi suaka politik di Inggris buat anggota Ikhwanul Muslimin Mesir yang terancam "hukuman".
Laporan tersebut mengatakan Ikhwanul Muslimin telah dinyatakan sebagai organisasi teroris di Mesir dan anggotanya mungkin dihukum, dan merujuk kepada anggota dan loyalis yang ditahan, cedera atau tewas setelah penggulingan militer pada 2013 atas presiden Mesir Mohamed Moursi, yang berorientasi pada Ikhwanul Muslimin.
Menteri Luar Negeri Mesir itu mengatakan laporan Inggris tersebut dilandasi atas "asumsi tanpa dasar", demikian laporan Xinhua --yang dilansir ulang oleh kantor berita ANTARA, Rabu, 10 Austus 2016 malam, . Menteri itu menolak pernyataan di dalam laporan tersebut yang menyatakan Lembaga Kehakiman Mesir tidak melakukan peradilan yang adil buat pendukung dan anggota Ikhwanul Muslimin.
Dokumen Kantor Urusan Dalam Negeri Inggris menawarkan suaka untuk anggota senior Ikhwanul Muslimin atau mereka yang dianggap mendukung kelompok yang secara demokratis sebenarnya telah memenangkan pemilu di Mesir namun, melalui serangkaian kudeta militer akhirnya digulingkan dan kini IM dianggap sebagai organisasi terlarang di Mesir. Suaka tersebut juga berlaku untuk para jurnalis yang mungkin menghadapi resiko yang sama yaitu hukuman.
"Dalam kasus semacam itu, pemberian suaka akan layak," tulis dokumen tersebut.
Mesir telah menghadapi tekanan Barat sejak penggulingan Moursi pada Juli 2013 dan penindasan keamanan yang selanjutnya dilakukan atas pendukung Moursi, yang menewaskan 1.000 orang dan membuat ribuan orang lagi ditangkap dan menghadapi pengadilan massal.
Pemerintah Presiden Abdel-Fattah As-Sisi, yang memimpin penggulingan Moursi dan berorientasi kepada militer, mampu memperbaiki hubungan dengan sebagian besar negara Barat, dan akhirnya membuat Amerika Serikat melanjutkan bantuan militer tahunannya sebesar 1,3 miliar dolar AS buat Mesir dan Prancis menjual senjata dengan nilai miliaran dolar AS kepada Mesir.
