(PKS Gelar Upacara Peringatan HUT RI ke-71 di kantor DPP PKS, 17 Agustus 2016. Foto: pks..id)
[portalpiyungan.com] JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemerintah belum berhasil mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Masih banyak warga negara yang belum terlindungi dari persoalan hukum, ekonomi, dan sosial-politik.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Dr. Sukamta menyampaikan pandangan tersebut menanggapi momentum Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia. Anggota Komisi I DPR ini menilai, belum tercapainya cita-cita kemerdekaan karena pemerintah kehilangan arah dan fokus untuk menyelesaikan masalah prioritas dan mendasar. Pemerintah lebih sering terjebak dengan retorika dan pencitraan.
"Saya setuju bahwa problem mendasar negara ini pada sisi peningkatan kualitas SDM. Pemerintah dalam hal ini menganggap perlu adanya revolusi mental," tutur Sukamta usai mengikuti upacara HUT RI ke-71 di kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2016).
"Namun demikian roadmap dan arah program tersebut hingga saat ini tidak kunjung jelas," tegasnya.
Sukamta berharap slogan 'Kerja Nyata' dalam HUT RI ke-71 menjadi kerja yang terarah dan terukur. Untuk itu negara ini harus memiliki mimpi besar dalam wujud perencanaan yang visioner
"Menjadi negara merdeka bukan tujuan akhir. Yang selanjutnya harus dilakukan adalah memerdekakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan bernegara, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujar legislator dari Yogyakarta ini.
Menurut Sukamta, dalam soal melindungi segenap bangsa, pemerintah belum optimal. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya kasus hukum yang menimpa TKI di luar negeri. Hingga tahun ini masih ada 200-an TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Sampai saat ini juga masih terjadi penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayaf secara berulang.
Sementara itu, dari sisi kesejahteraan, perkembangan ekonomi belum diikuti dengan pemerataan kesejahteraan.
"Hingga kini terdapat 45 juta orang yang mapan secara ekonomi. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dinikmati sepenuhnya oleh 205 juta masyarakat Indonesia lainnya," ujarnya. (plt)
Sumber: TeropongSenayan
