Waktu yang sama pula bisa digunakan untuk menilai keberpihakan kebijakan seorang menteri berkewarganegaraan asing dalam konstelasi bisnis energi dan sumber daya mineral di Indonesia.
Hal ini menjadi sangat penting. Bila Archandra dianggap "mengganggu" jalur bisnis para pemain lama di sektor energi dan migas, maka Archandra harus dilenyapkan. Caranya? Bongkar status kemigirasiannya. Rakyat akan bergejolak dan marah. Jokowi dianggap bodoh bisa dikerjai dan dijebak AS.
Tapi menilik gegap gempitanya sebuah akun yang menyebut diri sebagai Edo (AM Hendropriyono), seorang ahli intelejen membela Archandra, hal ini justru memunculkan spekulasi bahwa status keimigrasian Archandra sengaja dilepas sebagai sebuah isu untuk menutupi deretan isu sensitif lainnya.
Apa saja isu-isu yang mungkin luput dari perhatian publik?
1. Kesalahan prosedur eksekusi mati gembong narkoba Freddy Budiman.
Eksekusi mati atas Freddy jelas merupakan sebuah kesalahan prosedur yang membuktikan adanya ketakutan lembaga-lembaga pemerintahan atas ocehan Freddy yang disampaikan ke KontraS dan oleh KontraS disampaikan ke Johan Budi, sebelum akhirnya dilepas ke publik.
Kesaksian Freddy yang bukan hanya sekedar "katanya", karena mulai memicu perang di antara perwira tinggi, perlu diredam dengan sebuah isu sepele yang bisa diselesaikan dengan proses administrasi yang simpel namun memiliki daya ledak besar.
2. Bobroknya APBN Hancurnya kredibilitas, confidence, dan trust dalam periode dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi, berakibat pahit. Maka, tegas Sri Mulyani, harus ada upaya penegakan credibility, confidence and trust. Dan itu harus dimulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kini dihadapi Indonesia.
Tamparan telak Sri Mulyani ini membuat publik tersadar bahwa selama ini Jokowi telah berdusta. Joowi kerap berkata }Duitnya ada.. duitnya ada.. Tinggal mau kerja apa enggak..", kena batunya.
Belum lagi kondisi pasar yang tak mau tunduk pada kebijkan Jokowi, membuat Jokowi semakin tak memiliki wibawa sebagai Presiden, panglima tertinggi di negara ini. Jokowi, simbol negara pun akibatnya menjadi bulan-bulanan ejekan di media.
3. Kebijakan pro koruptor
Upaya Jokowi untuk tidak memidanakan para koruptor menjadi sebuah anti klimas perjuangan melawan korupsi. Jokowi yang sempat dielu-elukan sebagai tokoh bersih anti korupsi dan gratifikasi, kini seperti kerupuk yang basah terkena air, melempem melawan kekuatan koruptor yang beberapa di antaranya telah menyokong perjuangan Jokowi untuk meraih posisi RI 1.
Kebijakan pro koruptor juga dikritik keras oleh Emerson Yuntho, aktivis ICW yang menganggap kebijakan persyaratan pemberian remisi bagi koruptor yang diperingan oleh Jokowi bisa menjadi sebuah corengan pada wajah Jokowi yang selama ini mengaku anti korupsi.
4.Membanjirnya TKA asal Tiongkok
Masuknya TKA asal Tiongkok sudah menyebabkan keresahan di berbagai bagian tanah air.TKA yang tak lagi menempati posisi strategis di perusahaan, kini bahkan sudah dibekali dengan KTP aspal, asli tapi palsu. Disinyalir, masuknya TKA ini erat kaitannya dengan kepentingan pemilihan kepala daerah di berbagai tempat. Atau dengan kata lain, kedatangan TKA asal Tiongkok tersebut sudah diorganisir dengan baik dan didanai serius.
Untuk pelanggaran serius ini, pemerintah pusat terkesan gagap dan tidak cepat tanggap, sementara pemerintah daerah terkesan lebih sigap dan galak. Rumor yang merebak, beberapa dari TKA yang beberapa dari mereka adalah buruh kasar, merupakan pasukan tentara Cina yang sengaja diizinkan masuk oleh pemerintah pusat.
Semoga kasus Archandra segera dapat diklarifikasi sehingga penanganan kasus-kasus yang semestinya menjadi perhatian publik, tak menghilang ditelan isu demi isu baru.
